Senin 02 Maret 2020, 16:47 WIB

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Berubah

Heri Susetyo | Nusantara
Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Berubah

MI/HERI SUSETYO
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Lusiani saat memberikan arahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Senin (2/3/2020).

 

WAJIB pajak (WP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai hari ini ditangani oleh account representative baru. Hal itu terkait dengan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama tersebut yang mulai berlaku 1 Maret 2020.

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Lusiani, Senin (2/3).

Ia menambahkan, penataan KPP Pratama juga ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan. Penataan ini nantinya akan dilakukan melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan WP untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kemudian penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Seperti di DJP Jatim II selama ini ada 1 KPP Madya dan 15 KPP Pratama. Nanti ke depannya KPP Madya menjadi dua, namun KPP Pratama dikurangi satu.

"Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020," kata Lusiani.

Sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi.

baca juga: 35 Warga Palembang Masuk Daftar Pantauan Dampak Korona

Kepala KPP Pratama Sidoarjo Barat Ahmad Komara menambahkan, selama ini ada 173 ribu WP di wilayahnya yang dilayani dan diawasi merata oleh seksi pengawasan dan konsultasi 2, 3, 4 dan ekstensifikasi. Namun dengan perubahan fungsi dan tugas tersebut, khusus untuk 500 WP terbesar akan diadministrasikan tersendiri oleh seksi pengawasan dan konsultasi dua. Sementara sisanya dilayani seksi pengawasan dan konsultasi 3, 4 dan ekstensifikasi.

"Perubahan tugas dan fungsi ini diharapkan bisa mencapai target kami yang tahun 2019 mencapai Rp912 miliar dan di tahun ini naik 16,56 persen menjadi Rp1,06 triliun," kata Ahmad Kumara. (OL-3)

Baca Juga

MI/Djoko Sarjono

Boleh Gunakan Dana Desa untuk Covid-19 tapi Jangan 100%

👤Tosiani 🕔Minggu 05 April 2020, 10:55 WIB
Dana desa tahun ini boleh digunakan untuk penanganan Covid-19, tetapi desa-desa di wilayah Temanggung, Jawa Tengah tidak dibolehkan...
Istimewa

Warga Surabaya Apresiasi Bantuan Sembako Cak Machfud saat PSBB

👤Faishal Taselan 🕔Minggu 05 April 2020, 10:15 WIB
WARGA Surabaya begitu mengapresiasi kepedulian Tokoh Masyarakat Surabaya Machfud Arifin, di tengah himbauan pembatasan sosial berskala...
ANTARA/Abriawan Abhe

Cegah Covid-19, Umat Kristen di Kupang Ibadah di Rumah

👤Palce Amalo 🕔Minggu 05 April 2020, 10:00 WIB
Ada juga sejumlah gereja yang melakukan siaran langsung prosesi ibadah kepada jemaat melalui live streaming di Facebook, serta radio milik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya