Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Masyarakat Panik Virus Korona, Lahirlah Pabrik Masker Ilegal

Tri Subarkah | Megapolitan
Masyarakat Panik Virus Korona, Lahirlah Pabrik Masker Ilegal

ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Kelangkaan masker akibat tingginya pembeli setelah maraknya penularan virus korona, melahirkan pabrik masker ilegal.

 

TINGGINYA permintaan masker akibat merebaknya virus korona baru, telah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan. Belakangan, masyarakat kesulitan untuk membeli masker. Kalaupun ada, harganya jauh di atas harga normal.

Celah tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang yang melakukan penimbunan masker sehingga terjadi kelangkaan. Berawal dari penimbunan itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengendus pelaku usaha nakal yang memproduksi masker tanpa izin Kementerian Kesehatan dan tidak seusai dengan standar nasional Indonesia (SNI).

Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba PMJ, Kompol Budi Setiadi menceritakan bahwa pihaknya mencurigai terdapat penimbunan masker di daerah Telukgong, Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah diselidiki, ternyata masker-masker tersebut rencananya akan disumbangkan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Namun setelah diselidiki, tidak tercantum izin Kemenkes maupun logo SNI pada boks-boks masker tersebut. Pihak kepolisian kemudian melakukan penelusuran terhadap pemasok masker-masker di Telukgong yang diketahui merupakan gudang alat kesehatan di kawasan Pergudangan Central Cakung, Jalan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Utara.

Ditres Narkoba PMJ melakukan penggerebekan terhadap gudang milik PT Unotech Mega Persada tersebut pada Jumat (28/2).

"Kita langsung ke TKP, ternyata bukan gudang, produksi malah," ungkap Budi kepada Media Indonesia, Minggu (3/1).

Hal itu diketahui dengan adanya aktivitas kegiatan produksi masker oleh karyawan dengan menggunakan mesin yang diimpor dari Tiongkok. Menurut Budi, kegiatan produksi sudah dilakukan sejak Januari 2020 lalu. Masker yang diproduksi di pabrik tersebut, lanjutnya, merupakan masker anti debu biasa. Namun Ditres Narkoba PMJ tetap melakukan penindakan karena masker-masker tersebut ternyata juga didistribusikan ke beberapa rumah sakit.

Pendistribusian masker nonmedis ke rumah sakit melanggar Pasal 197 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi,

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar."

Dalam hal ini, pemilik pabrik membaca situasi kelangkaan masker di pasaran untuk menjual masker produksinya ke rumah sakit.

"Justru kalau dia jual di tempat biasa malah dia nggak kena, karena dia dilempar ke rumah sakit, dia salah," terang Budi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya berhasil menyita 600 karton dalam penggerebekan tersebut. Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual dari pabrik tersebut seharga Rp240 ribu.

"Dalam satu hari dia bisa produksi kalau kita kalikan saja dia menjual 200 ribu, ini hasil kasar. Dia bisa mendapat keuntungan Rp200 juta sampai Rp250 juta dalam satu hari," ungkap Yusri saat di lokasi penggerebekan.

Dalam penggerebekan itu, 10 orang berhasil diamankan. Mereka adalah YRH sebagai penanggung jawab produksi, EE penjaga gudang, D operator mesin, S dan LF sebagai sopir dan F, DK, SL, SF, ER sebagai pekerja. Menurut Budi, ke-10 orang tersebut hanya dimintai keterangannya sebagai saksi.

baca juga: Pemprov DKI Bentuk Tim Tanggap Virus Korona

"Setelah 24 jam diperiksa, dipulangkan," pungkasnya.

Sementara itu, pemilik gudang sekaligus pabrik masker diproduksi masih berada di luar negeri. Ia terancam disangkakan dengan Pasal 197 subsider 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 65 UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standar Administrasi dan Penilaian SNI dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda paling banyak Rp50 miliar. (OL-3)

 

Baca Juga

Antara/Aprilio Akbar

Kemenhub Sebut Surat Edaran BPTJ Bersifat Rekomendasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 21:14 WIB
Surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk...
Antara/Risky Andrianto

BPTJ Terbitkan Edaran, Dishub DKI Sebut Harus Ikuti PP PSBB

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 20:41 WIB
Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 2020 itu BPTJ meminta seluruh moda transportasi umum dari dan menuju Jabodetabek dihentikan termasuk...
MI/Andry Widyanto

Arus Keluar Masuk Jabodetabek Segera Dibatasi

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 01 April 2020, 20:22 WIB
Pembatasan ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus korona (Covid-19) di wilayah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya