Sabtu 29 Februari 2020, 16:11 WIB

Masker Produksi Pabrik Ilegal di Cakung Dijual ke Rumah Sakit

Tri Subarkah | Megapolitan
Masker Produksi Pabrik Ilegal di Cakung Dijual ke Rumah Sakit

Antara
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek gudang yang dijadikan pabrik masker, Jumat (28/2/2020).

 

Gudang yang dialihfungsikan menjadi pabrik masker tak berizin dan tak memenuhi standar nasional Indonesai (SNI) di Cakung, Jakarta Timur, ternyata memasarkan masker ke rumah sakit.

Hal tersebut diutarakan oleh Kanit 5 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Budi Setiadi.

"Mereka itu setelah hasil pemeriksaan dijual ke tempat-tempat farmasi. Kenapa? Karena tahu ada kelangkaan," ungkap Budi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (28/2).

Baca juga: Polisi Gerebek Pabrik Pembuatan Masker Ilegal

Masker yang diproduksi di pabrik tersebut tergolong masker antidebu biasa. Menurut Budi, masker seperti tersebut dilarang untuk diedarkan ke rumah sakit.

"Iya buat debu biasa. Tapi digunakan buat medis, seharusnya enggak boleh. Tapi hasil dari pemeriksaan dan kita bongkar, CPU banyak dialihkan ke beberapa rumah sakit, klinik-klinik, dan dia juga menjual di (masyarakat) umum," terang Budi.

Baca juga: Polisi Grebek Pabrik Pembuatan Masker Palsu di Cakung

Diketahui, pabrik yang baru mulai beroperasi sejak Januari kemarin menjual satu kotak masker berisi 50 lembar seharga Rp240 ribu. Pabrik tersebut sebenarnya tempat menyimpan alat-alat kesehatan.

Namun pemilik gudang tersebut memanfaatkan isu penyebaran virus korona (Covid-19) dengan memproduksi masker.

Baca juga: Ini Dokter dan Bidan Pelaku Aborsi Ilegal di Paseban

Saat ini, polisi masih memburu pemilik gudang tersebut. Budi menyebut sang pemilik gudang saat ini masih berada di luar negeri. Namun ia belum dapat mengatakan inisial pemilik gudang tersebut, pun lokasi negaranya.

Si pemilik gudang terancam dikenakan Pasal 197 subsider 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 65 UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standar Administrasi dan Penilaian SNI dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda paling banyak Rp50 miliar. (X-15)

Baca Juga

Antara/Aprilio Akbar

Cari Tau Cara Atasi Banjir, Pansus DPRD Belajar dari Surabaya

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 00:16 WIB
Sebelumnya, Pansus Banjir juga sudah ke Pekalongan dan Semarang untuk mempelajari hal yang...
MI/USMAN ISKANDAR

Pemprov DKI Tambah Pompa untuk Antisipasi Banjir

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 21:26 WIB
Hal itu dipastikan dari pengajuan anggaran Dinas SDA DKI pada rancangan APBD Perubahan 2020 yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD DKI...
Dok MI

Pemkot Depok Gelar Rapat Simulasi Suntik Vaksin Covid-19

👤Kisar Rajagukguk 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 21:20 WIB
Menurut Dedi, sasaran warga yang akan divaksin sebanyak 60%. Hanya saja di tahap awal baru 20% saja vaksin yang akan didistribusikan ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya