Sabtu 29 Februari 2020, 06:00 WIB

Bias Patriarki dalam RUU Ketahanan Keluarga

Bagong Suyanto Guru Besar FISIP dan Peneliti Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Airlangga | Opini
Bias Patriarki dalam RUU Ketahanan Keluarga

ANTARA/ Ujang Zaelani

KEHADIRAN sebuah undang-undang (UU) sesungguhnya dimaksudkan mengatur dan melindungi hak-hak warga masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pelanggaran yang dilakukan seseorang, kelompok, atau lembaga. Namun, dalam praktik tidak jarang inisiatif pihak-pihak tertentu untuk membuat UU justru memicu kontroversi.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ialah salah satu contoh aturan yang berpotensi kontraproduktif. RUU Ketahanan Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2020 di DPR RI ini dengan cepat memicu polemik di masyarakat. Itu karena ada sejumlah pasal yang dianggap kontroversial.

Sejumlah pasal dalam RUU itu disebutkan aturan yang berpotensi sebagai langkah mundur. Ketika banyak pihak telah sepakat dan mendukung upaya pemberdayaan perempuan di sektor publik, pasal-pasal dalam RUU itu justru berpotensi membatasi ruang gerak dan bahkan mendomestikasi peran perempuan.

Dalam pasal 25 RUU Ketahanan keluarga dengan jelas disebutkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias ideologi patriarki. Dalam pasal itu disebutkan peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.

Sementara itu, peran dan kewajiban istri disebutkan bahwa mereka wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan.

Bias ideologi patriarki

Berbeda dengan semangat kemajuan zaman dan keinginan untuk menempatkan perempuan berdiri sejajar atau setara dengan laki-laki, semangat yang terkandung dalam RUU Ketahanan Keluarga jelas terlihat ingin mengembalikan peran perempuan ke ranah domestik.

RUU itu tidak hanya melegalisasi peran dan otoritas perempuan dalam urusan publik, tetapi juga terkesan mendukung upaya mendomestifikasi kembali perempuan untuk bertanggung jawab semata hanya pada tugas pengasuhan anak, melayani suami, dan lain sebagainya.

Siapa pun pihak yang menginisiasi RUU Ketahanan Keluarga itu jelas tidak memahami dan kental dengan hal-hal yang bias gender. Seperti diketahui, yang dimaksud dengan gender ialah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Jika jenis kelamin merupakan biologis, gender ialah konstruksi sosial.

Gender merupakan pembagian atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural di mana mereka hidup (Lindsey, 2013). Dalam masyarakat yang patriarki, perempuan biasanya akan dikonstruksi sebagai sosok keibuan, sosok yang lemah lembut, emosional, dan lain sebagainya.

Sementara itu, laki-laki dianggap dan dibesarkan dalam sosialisasi nilai yang mengharuskan laki-laki harus kuat, rasional, perkasa, melindungi perempuan dan keluarga, dan sebagainya.

Meski mungkin semangat yang terkandung dalam RUU Ketahanan Keluarga itu bermaksud melindungi perempuan dan untuk mendukung perwujudan keluarga yang tangguh, jika RUU ini disahkan, sebetulnya potensi untuk melahirkn masalah-masalah baru justru lebih mungkin timbul daripada menyelesaikan persoalan keluarga dan perlindungan perempuan.

Walker (1999) dalam bukunya, Gender and Relation Relationships, menyatakan di berbagai komunitas, perlakuan yang diskriminatif dan mendomestifikasi perempuan bukanlah proses yang tiba-tiba. Konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan selama ini terbangun melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi secara turun-temurun, baik secara budaya maupun melalui tafsir keliru terhadap ajaran agama.

Hal yang ironis ialah ketika kesadaran tentang kesetaraan telah berkembang dan upaya pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) telah merambah ke dalam proses perencanaan program-program pembangunan di berbagai lembaga, tiba-tiba muncul gagasan untuk mendomestifikasi kembali perempuan.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika tuntutan perubahan zaman telah melahirkan keberdayaan dan pelibatan perempuan dalam berbagai sektor publik tiba-tiba muncul aturan yang seolah-olah menginginkan perempuan membatasi kiprahnya di sektor publik.

Alih-alih menjadikan berbagai persoalan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri, semangat dalam RUU yang kental dengan keinginan untuk mendomestifikasi perempuan niscaya malah akan melahirkan situasi problematik baru yang berkaitan dengan peran dan eksistensi perempuan dalam keluarga dan di sektor publik.

Subordinasi

Fakta telah banyak membuktikan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik tidak kalah oleh laki-laki. Bahkan, tidak sekali dua kali melampaui kesuksesan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam ranah ekonomi maupun politik terbukti mampu melahirkan karya yang luar biasa. Seorang Cut Nyak Dien, misalnya, jauh-jauh hari telah berhasil membuktikan bahwa perempuan ternyata juga layak dan bisa menjadi panglima perang, memimpin sekian banyak laki-laki untuk bertempur melawan musuh.

Pandangan yang menempatkan perempuan hanya pantas berkiprah di ranah domestik tidak hanya berisiko mendomestifikasi, tetapi juga akan mengakibatkan terjadinya marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan cenderung lebih emosional, irrasional dalam berpikir, tidak mampu mengambil keputusan yang bijak, dan lain sebagainya, jika dibiarkan terus berkembang, jangan kaget kalau akibatnya akan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis (second person).

Ideologi patriarki dan praktik-praktik sosial yang memarginalisasi dan menyubordinasi perempuan sesungguhnya ialah bentuk dari ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif. Semangat yang terkandung dalam RUU Ketahanan Keluarga jelas perlu ditolak karena akan berpotensi menegasi keberdayaan perempuan.

Tanpa harus menempatkan perempuan sebagai pihak yang berlawanan dan konfrontatif dengan laki-laki, pendekatan pemberdayaan terhadap perempuan perlu dikembangkan sebagai basis bagi landasan yang kuat untuk mencapai keadilan dan pemenuhan hak perempuan.

Baca Juga

Antara

Pandemi Covid-19 dan Kesadaran Kolektif

👤Riris Andono Ahmad, Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Satgas Covid-19 UGM 🕔Senin 06 April 2020, 06:45 WIB
Pandemi kepanikan itu jauh lebih cepat menyebar jika dibandingkan dengan pandemi penyakitnya itu...
MI

Menggugah Kesadaran Umum

👤Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group 🕔Senin 06 April 2020, 05:13 WIB
Kesadaran umum akan badan yang sehat dan pentingnya kekebalan tubuh meningkat. Vitamin C dan E habis di pasar. Orang rajin berjemur untuk...
MI/SUMARYANTO

Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu 

👤Laode Ida, Anggota Ombudsman RI 🕔Minggu 05 April 2020, 11:49 WIB
Situasi itu sebenarnya biasa saja dalam negara demokrasi. Apalagi, di dalam negara yang masyarakat heterogen seperti...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya