Jumat 28 Februari 2020, 09:30 WIB

Waspadai Kelompok Anti-Pancasila di Pilkada

Deden M Rojani | Politik dan Hukum
Waspadai Kelompok Anti-Pancasila di Pilkada

MI/MOHAMAD IRFAN
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo

 

KEPALA Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan anggotanya untuk terus waspada terhadap kelompok anti-Pancasila yang diduga akan muncul pada Pilkada Serentak 2020.

 "Hal yang menarik ialah setiap kegiatan seperti itu, ada kelompok tertentu yang selalu ikut ambil bagian. Kelompok itu ialah mereka yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila," katanya dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakumdu Pilkada 2020, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan kelompok tersebut selalu mengambil peran dalam konflik pemilu beberapa tahun belakangan dan saat ini pun masih mencari induknya. Kelompok itu, lanjutnya, tidak bergabung dengan kelompok nasionalis ataupun agamis.

"Saya tekankan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila untuk memanfaatkan momen pilkada untuk kembali eksis. Ini betul-betul diperhatikan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan ini mereka bisa masuk," tegasnya.

Bawaslu RI menegaskan bahwa indeks kerawanaan pilkada (IKP) merupakan sistem peringatan dini. Penilaian itu dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

"IKP harus dimaknai sebagai early warning system. Namun, daerah yang masuk IKP tinggi tidak usah khawatir. Ini justru strategi untuk memaksimalkan pencegahan pelanggaran," ucap Ketua Bawaslu RI Abhan.

Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, kata dia, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang. Sementara itu, provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan secara maksimal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Plt Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan-Rebiro Teguh Widjinarko mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), terutama jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Pelayan masyarakat harus mengesampingkan ambisi jabatan maupun yang bersifat kekeluargaan.

"ASN harus bebas dari kepentingan. Kepentingan kita ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, tidak boleh ber-gerak pada satu kepentingan politik tertentu," ujar Teguh.  (Dmr/Wan/Cah/P-3)

Baca Juga

Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...
MI/Susanto

Sidang Vonis Benny Tjokrosaputro Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:28 WIB
Benny dinilai terbukti merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS serta melakukan...
Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Rasuah akibat Birokrasi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:02 WIB
Dari catatan KPK, besaran uang pelicin untuk memperjuangkan dana transfer daerah mencapai 1% dari total...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya