Jumat 28 Februari 2020, 09:10 WIB

Kapolda Papua Balik Serang Wakil Bupati Nduga

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Kapolda Papua Balik Serang Wakil Bupati Nduga

MI/Marcel Kelen
Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw (Tengah).

 

KAPOLDA Papua Irjen Paulus Waterpauw menegaskan personel TNI-Polri di Nduga, Provinsi Papua, tidak akan ditarik. Pasalnya, masih ada kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018  yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya. Hingga kini, nasib empat orang lainnya pun belum diketahui.

Kapolda Papua menegaskan keberadaan aparat keamanan di Kabupaten Nduga itu semata-mata untuk penegakan hukum, mengingat kelompok bersenjata di sana sering kali menyerang warga sipil dan personel TNI-Polri.

Pada Rabu (26/2) terjadi lagi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga menyebabkan satu anggota Brimob terluka.

"Dengan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan anggota kami terluka, apa pasukan harus ditarik dan jaminan apa yang diberikan pemda," ungkap Paulus.

Setelah situasi kondusif, masyarakat melaporkan ada  dua warga yang terkena tembakan. Diduga keduanya terkena peluru nyasar.

Dalam menanggapi desakan Wakil Bupati Nduga agar aparat keamanan nonorganik ditarik, mantan Kapolda Sumut itu malah balik bertanya di mana Pemkab Nduga selama ini karena kelompok bersenjata masih terus menyerang aparat keamanan.

"Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga karena yang menjadi korban juga aparat keamanan," cetus Kapolda.

Sebelumnya, Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge mengancam akan menempuh suaka politik bila pemerintah pusat tidak menarik pasukan nonorganik. Ia juga meminta  ada kejelasan penanganan pengungsi Nduga.

"Saya tunggu 12 bulan, kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI-Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar," kata Wentius di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Senin (24/2).

Wentius mengaku telah bertemu petinggi TNI-Polri dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkoordinasi. Namun, kata dia, belum ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah di Nduga.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menyayangkan ancaman Wakil Bupati Nduga. Wentius dinilai melalaikan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Pihaknya segera memanggil Wentius untuk mengklarifikasi ancaman tersebut. (Ant/Medcom/P-2)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...
MI/SUSANTO

Besok, Pemerintah Putuskan Kebijakan Mudik Lebaran

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:17 WIB
"Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan nantinya akan dikeluarkan oleh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya