Kamis 27 Februari 2020, 20:37 WIB

Jelang Pilkada, Polri Waspadai Kelompok Anti Pancasila

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Politik dan Hukum
Jelang Pilkada, Polri Waspadai Kelompok Anti Pancasila

MI/Bary Fatahilah
Rapat pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang turut membahas pengamanan pilkada serentak.

 

PEMIILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan berlangsung pada 23 September 2020. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan anggotanya untuk tetap waspada terhadap potensi kemunculan kelompok anti Pancasila.

Hal itu ditegaskan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020, yang diikuti jajaran kepolisian di daerah.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Pilkada di 270 Daerah Lancar

"Hal yang menarik adalah setiap kegiatan tersebut, setiap isu tersebut, ada kelompok tertentu yang selalu ikut ambil bagian. Kelompok itu adalah kelompok yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila," kata Listyo di Mabes Polri, Kamis (27/2).

Lebih lanjut, dia mengatakan kelompok seperti itu cenderung memicu konflik pemilihan umum (pemilu) dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Polri masih mencari induk kelompok perusuh tersebut. Biasanya, kelompok itu tidak bergabung dengan kelompok nasionalis atau pun agamis.

"Saya tekankan, jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila, untuk memanfaatkan momen kembali eksis. Ini betul-betul diperhatikan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan ini mereka bisa masuk," pungkas Listyo.(OL-11)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya