Kamis 27 Februari 2020, 08:20 WIB

Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

Putra Ananda | Megapolitan
Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) disaksiakn Wakil Menteri John Wempi (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi V DPR Lasarus (kiri).

 

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengingatkan permasalahan banjir di DKI merupakan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak boleh terkendala oleh batas administrasi wilayah lokasi sungai.

"Di Jabodetabek ada wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum. Makanya bukan ditetapkan pada batasan administrasi. Administrasi hanya karena sistematika pemerintahan. Penanganannya bukan administrasi, tapi batasan sungai," tutur Basuki seusai rapat penanganan banjir Ibu Kota yang diinisiasi Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Komisi V juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi ketiganya tidak hadir. Anies diwakili Deputi Tata Ruang Fera Revinasari, Ridwan Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Basuki menjelaskan Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai penyebab banjir di Jakarta. Wilayah Sungai Ciliwung terdiri atas 13 sungai lain. Untuk itu, penanganan banjir di Jakarta, dalam hal ini normalisasi sungai, harus dilakukan berdasarkan masterplan mulai penanganan bendungan di hulu, normalisasi sungai, perbesaran kapasitas situ, hingga penempatan pompa air.

"Apalagi ini sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane, tapi Jakarta itu ibu kota negara. Jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan aja, nggak suka saya. Tapi tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," ungkapnya.

 

Pansus banjir

Anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karyasuda dari Fraksi PDIP menilai para gubernur di tiga provinsi terdampak banjir tidak memiliki niat serius mengatasi banjir.

"Saya kira kita perlu bentuk pansus agar gubernur, bupati, wali kota yang tidak hadir sebagaimana dalam UU MD III bisa kita paksa datang ke sini karena dengan itu, DPR memungkinkan memaksa untuk mengundang warga negara atau siapa pun yang perlu diundang," ujar Rifqinizamy dalam rapat penanggulangan banjir Ibu Kota, kemarin.

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Sejumlah warga mengungsi di lantai dua rumahnya saat banjir di kawasan Kampung Makasar, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020).

 

Kekecewaan yang sama juga disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi NasDem Robert Rouw.

Dia menyebut ke-3 gubernur itu tampak tidak serius dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya.

"Kita bersemangat bicara, tetapi daerah-daerah tidak punya hati. Untuk apa kita bicara banyak-banyak di sini kalau kepala daerahnya tidak ada?" kata Robert.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menuturkan akan mengkaji usul wacana pembentukan pansus banjir itu. Komisi V DPR akan berkoordinasi dengan komisi-komisi lain terkait dengan wacana itu untuk menuntaskan permasalahan banjir. (Uta/RF/BY/X-10)

Baca Juga

AFP/Bay Ismoyo

Akibat Kelelahan, Rizieq Dirawat di RS Ummi Bogor

👤Dede Susianti 🕔Kamis 26 November 2020, 19:10 WIB
RS Ummi juga memastikan tidak ada gejala covid-19 pada Imam Besar FPI itu. Rizieq dilaporkan sudah dua hari menjalani perawatan akibat...
MI/Andri Widiyanto

Besok, Polisi Gelar Tes Covid-19 Massal di Petamburan

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 26 November 2020, 18:35 WIB
Pihaknya akan mengedepankan upaya persuasif dalam mengajak...
MI/Heri Susetyo

Kapolda Janji Tindak Tegas Kerumunan Massa di Tengah Pandemi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 26 November 2020, 17:55 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berjanji pihaknya akan menindak tegas kerumunan massa yang timbul di tengah pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya