Kamis 27 Februari 2020, 08:30 WIB

KPK Minta Kementerian Bantu Pantau Suap di Tambang dan Hutan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Minta Kementerian Bantu Pantau Suap di Tambang dan Hutan

ANTARA/Syifa Yulinnas
Foto udara area bekas tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Ulu Masen antara Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan beberapa kementerian untuk memantau tindakan korupsi. Daerah sekitaran pertambangan dan hutan paling sering terjadi praktik rasuah.

"Dengan mudah kita bisa melihat kemiskinan ada di sana, di sekitar lokasi tambang atau hutan yang seharusnya bisa menjadi sumber untuk menyejahterakan mereka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut Alex, daerah pertambangan dan hutan sangat rawan kasus suap perizinan. Para bos perusahaan biasanya sering bermain belakang dengan kepala daerah setempat untuk mempermudah bisnis mereka.

"Tata ruang akhirnya menjadi tata uang. Uang untuk mendapatkan izin," ujar Alex.

Baca juga: KPK Lanjutkan Perburuan Nurhadi di Surabaya

Atas dasar inilah KPK butuh bantuan. Untuk itu, Alex meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama menghilangkan praktik kotor tersebut.

"Kalau kami bisa menindak korupsinya, hadirin sekalian bisa menindak perilaku perusakan lingkungannya, itu akan menjadi sangat efektif. Bisa membuat mereka jera," tutur Alex.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Dirjen Penegakan Hukum, KLHK, Jasmin Ragil Utomo, mengatakan, saat ini, masalah perdata di Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan hidup masih berkendala. Salah satunya adalah terkait penentuan aktor yang bermain dan aliran dana dalam praktik haram seperti itu.

"Intinya, meski nilai kerugian lingkungan telah diputuskan hakim, eksekusi pemulihan dan penggantian kerugian tidak mudah dilaksanakan," ujar Jasmin. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 08 April 2020, 19:05 WIB
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona belum...
MI/M Irfan

Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 18:05 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada...
Antara

Soal Transfer Uang buat DP Mobil Anggota DPR, Sekjen: Dipending

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 17:55 WIB
Indra Iskandar mengatakan rencana pemberian uang muka pembelian kendaraan anggota DPR itu telah diputuskan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya