Rabu 26 Februari 2020, 22:29 WIB

KPK Minta Kementerian Kompak Tindak Perusak Lingkungan

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK Minta Kementerian Kompak Tindak Perusak Lingkungan

Antara
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak semua kementerian/lembaga yang memiliki instrumen penegakan hukum untuk lebih serius dan kompak menindak pelaku perusakan lingkungan.

Hal itu disampaikan Alex dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Menjerakan Pelaku Kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup melalui Pendekatan Pemulihan Kerugian Negara serta Pemulihan Kerusakan Lingkungan yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (26/2).

“Kalau kami (KPK) bisa menindak korupsinya, hadirin sekalian bisa menindak perilaku perusakan lingkungannya, itu akan menjadi sangat efektif. Bisa membuat mereka (perusak lingkungan) jera," kata Alex.

Dalam kesempatan itu, KPK mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta masyarakat sipil untuk berkolaborasi agar penegakan hukum yang berkaitan SDA bisa lebih kuat.

 

Baca juga: KPK Cecar Hasto dan Satpamnya Soal Rekaman Perkacapan

 

Diskusi tersebut mendalami model dan strategi yang tepat untuk menjerakan pelaku korupsi di sektor SDA dan lingkungan hidup. Penegakan pidana korupsi dan undang-undang sektoral secara bersamaan, imbuh Alex, perlu dilakukan untuk memberikan efek jera.

Dalam kajian KPK terkait pengelolaan SDA, lanjut Alex, proses perizinan menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang berujung pada kerusakan lingkungan. Jika dicermati, tata ruang yang tidak jelas menjadi celah korupsi bagi kepala daerah untuk memperjualbelikan izin.

"Tata ruang akhirnya menjadi tata uang. Uang untuk mendapatkan izin," ungkap Alex.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil Utomo menyampaikan masih ada kendala dalam gugatan perdata kasus lingkungan yang ditangani kementerian. Di antaranya ialah masih sulitnya memperoleh data aset calon tergugat atau termohon eksekusi untuk keperluan sita jaminan/sita eksekusi.

Kemudian, pemulihan fungsi lingkungan akibat kasus pelanggaran juga memakan waktu lama. Begitu juha belum adanya ketentuan mengenai selisih antara dana yang digunakan untuk pemulihan fungsi lungkungan dengan nilai putusan jika didapati adanya kekurangan atau kelebihan.

"Meski nilai kerugian lingkungan telah diputuskan hakim, eksekusi pemulihan dan penggantian kerugian tidak mudah dilaksanakan," ujarnya.

Peneliti dari Auriga, Grahat Nagara, menyatakan penyitaan aset dari pelaku kejahatan lingkungan amat penting untuk menjamin pemulihan lingkungan. Menurutnya, perlu dilakukan penyitaan aset untuk memaksa pelaksanaan eksekusi.

"Selain itu perlu mendefinisikan ulang kerusakan lingkungan sebagai bagian kerugian negara, serta penjeraan lebih lanjut kepada pelaku dengan pencabutan izin, baik itu izin lingkungan maupun izin usaha," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LUKAS

Reformasi Struktural Jalan Terus meski Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:15 WIB
Jokowi meminta untuk menjadikan krisis sebagai momentum guna melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang mungkin akan lamban jika dilakukan...
DOK: KLHK

Kementerian LHK Dukung Padat Karya Lewat Penanaman Mangrove

👤JI/S3-25 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:12 WIB
Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Luhut menyampaikan apabila mangrovenya dalam kondisi...
MI/Adam Dwi

Pesantren Diminta Lahirkan Santri Gus Iwan

👤Mir/X-11 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:59 WIB
Pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Mari kita bangkit mengembangkan santri yang kuat sehingga negara juga menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya