Rabu 26 Februari 2020, 21:01 WIB

RUU Ciptaker Banyak Diprotes, Mahfud : Bisa Diperbaiki Di DPR

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
RUU Ciptaker Banyak Diprotes, Mahfud : Bisa Diperbaiki Di DPR

MI/Pius Erlangga
Menkopolhukan, Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan aspirasi masyarakat soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan ditampung dalam pembahasan omnibus law itu di DPR.

Hal itu ditegaskannya usai bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kmpleks Kemenkopolhukam, Rabu (26/2).

Menurut Mahfud, rancangan tersebut masih bisa diperbaiki dan masukan dari masyarakat dapat diberikan saat pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Namanya RUU masih rancangan sehingga masih bisa diperbaiki. Masih luas arenanya untuk memperbaiki. Karena justru peran masyarakat ada di DPR untuk memperbaiki permasalahan yang timbul," ujar Mahfud.

Dalam pertemuan dengan KSPi, Mahfud mengungkapkan, telah mendengar langsung poin ketidaksetujuan serikat buruh dalam RUu Ciptaker. Diantaranya terkait jumlah waktu lembur dalam hari dan jam serta substansi terkait upah minimal kabupaten dan provinsi yang ingin disamakan

Baca juga : Tudingan Ada BIN di Omnibus Law Ibarat Memancing di Air Keruh

Menurut Mahfud, ketidaksetuujuan dalam RUU Ciptaker itu berasal dari perbedaan pendapat dan ketidakpahaman isi RUU tersebut.

"Ini tinggal konfirmasi pemahaman yang benar atas isi RUU itu bagaimana sehingga narasi atau kalimatnya bisa diperbaiki," imbuhnya.

Meski demikian, ia juga mengaku ada sejumlah kesalahan di RUU tersebut, terutama salah ketik yang membuat pemahaman di masyarakat menjadi bias.

"Maka substansinya jadi salah. Hal yang salah dalam pembahasan akan diperbaiki. Pemerintah kalau salah diperbaiki sama-sama, kalau tidak sependapat diatur yang baik, kalau tidak paham diluruskan," tuturnya.

Di sisi lain, ia menjamin proses menyatakan pendapat lewat demonstrasi terkait RUU Ciptaker akan diakomodasi dan dikawal dengan baik oleh petugas keamanan.

"Karena menyampaikan aspirasi dilindungi UU," pungkasnya. (OL-7)

 

Baca Juga

Antara

Aktivis: Pemerintah Tak Perlu Bahas Agenda Legislasi dengan DPR

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 05 April 2020, 23:55 WIB
Charles menilai DPR tidak memiliki sensitivitas dengan tetap berusaha membahas Revisi KUHP dan Omnibus Law RUU Cipta...
Micom

Istana Berbagi, Tebar Paket Nasi Boks

👤Andhika prasetyo 🕔Minggu 05 April 2020, 22:35 WIB
Sekretariat Presiden (Setpres) turut berupaya meringankan beban para pekerja informal seperti tukang ojek, sopir taksi dan tenaga kerja...
Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya