Rabu 26 Februari 2020, 21:05 WIB

Presiden Mau Masalah TVRI segera Diselesaikan

Bayu Anggoro | Nusantara
Presiden Mau Masalah TVRI segera Diselesaikan

MI/anggoro
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan (kanan) saat memberi keterangan.

 

KONTROVERSI pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya terus berlanjut. Meski seleksi pengganti Helmy Yahya telah berlangsung, pihak Istana sepertinya tidak terlalu puas dan berharap masalah itu segera selesai.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan hal tersebut. Menurutnya, sikap Istana terungkap ketika sembilan fraksi dari Komisi I rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ketidaksukaan Istana dengan masalah itu karena dasar pemecatan itu lebih karena faktor pertikaian, bukan kinerja.

Baca juga: Ini Bantahan Karyawan TVRI soal Mosi tidak Percaya ke Dewas

"Mensesneg dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi I menyatakan, RI 1 (Presiden Joko Widodo) tidak happy dengan pemecatan terhadap Dirut TVRI karena issue-nya bukan performa, tapi pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya.

Farhan memastikan, kontroversi pemecatan Helmy Yahya dari posisi Dirut akan terjawab oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK sudah selesai melakukan audit kinerja TVRI 2017 - 2019, dari situ akan ketahuan apakah memang pemecatan Dirut TVRI punya dasar yang kuat," katanya.

Dia melanjutkan, tindakan dewan pengawas merupakan langkah sepihak tanpa koordinasi dengan DPR RI yang melanggar etika politik.

"Sikap Dewan Pengawas yang jalan terus melakukan pemecatan Dirut dan perekrutan Dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR RI," katanya.

Berdasarkan laporan terakhir, BPK siap mengekpose audit kinerja TVRI untuk menjawab kejanggalan pemecatan Helmy Yahya. "BPK menyatakan sudah siap menyampaikan laporan audit kinerja TVRI 2017 - 2019. Tergantung kesiapan Komisi 1 untuk mengumumkannya," katanya.

Sementara itu, BPK secara resmi telah menyerahkan laporan ke DPR RI terkait hasil pemeriksaaan kinerja kepatutan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan terdapat 6 temuan ketidakpatutan Dewas TVRI dalam menjalankan tugasnya sehingga perlu mendapat tindak lanjut dari DPR.

"Ada 6 temuan yang cukup signifikan yang menurut hemat kami perlu segera ditindaklanjuti," tutur Achsanul saat ditemui awak media usai menyerahkan laporan hasil audit kinerja Dewas TVRI kepada Pimpinan DPR Aziz Syamsudin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Achsanul mejelaskan berbeda dengan pemeriksaan investigasi yang berujung kepada kerugian negara, dalam hal ini BPK hanya memeriksa kinerja kepatutan Dewas TVRI terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menilai ada ketidakpatutan Dewas terhadap regulasi yang sudah dibuat, baik regulasi dari preisden, menteri, hingga regulasi yang dibuat sendiri oleh Dewas.  (BY/Uta/A-1)

Baca Juga

MI/SUPARDJI RASBAN

Papua Terapkan Pembatasan Sosial, Bukan Lockdown

👤Marcelinus Kelen 🕔Selasa 31 Maret 2020, 23:30 WIB
Papua tidak memberlakukan lockdown, tapi hanya pembatasan sosial yang diperluas dengan berbagai...
MI/Ramdani

Papua Perpanjang Masa Pembatasan Sosial dan WFH

👤Marcelinus Kelen 🕔Selasa 31 Maret 2020, 23:15 WIB
Berdasarkan Surat Edaran No. 440/3705/SET maka Perpanjangan Waktu Kerja di Rumah berlaku hingga 13 April 2020. Namun, akan dievaluasi lagi....
Dok. Pemkab Tabanan

DPRD dan Pemkab Tabanan Gelar Sidang Paripurna VirtualĀ 

👤Achmad Maulana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:30 WIB
Dipimpin langung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, sidang dihadiri Ketua DPRD I Made Dirga, dan para Kepala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya