Rabu 26 Februari 2020, 15:00 WIB

Ombudsman Minta Inspektorat Usut Kebocoran Proyek Pemkot Depok

Kisar Rajagukguk | Megapolitan
Ombudsman Minta Inspektorat Usut Kebocoran Proyek Pemkot Depok

Dok MI/Rommy Pujianto
Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin

 

ROBOHNYA atap genteng dan baja SMPN 16 Kota Depok karena pelaksanaan tender cenderung tertutup, menimbulkan praduga adanya kebocoran proyek pembangunan di sana.

"Tender tidak terbuka merupakan penyebab terjadinya persaingan dalam pelaksanaan tender sehingga menjadi tidak fair," ungkap Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sibirin menyoroti buruknya kualitas pembangunan SMPN 16 Kota Depok yang roboh, Senin (24/2) tengah malam.

Sobirin menyebutkan, dari bukti-bukti otentik yang diperolehnya, dugaan
kebocoran 40-50 % proyek pembangunan di Kota Depok itu, didapati seusai melihat bangunan rusak di SMPN 16 Kota Depok, Jalan Raya Tapos RT OO2 RW O3, Kelurahan Cimpeaun, Kecamatan Tapos, Rabu (26/2).

Menurut dia, kerusakan bangunan yang sering terjadi pada bangunan baru cukup memprihatinkan. Disinyalir, kerusakan disebabkan bahan bangunan yang rendah, perencanasn yang tidak beres, kurangnya pengawasan dan pemborosan yang diduga sudah disiapkan terlebih dahulu.

"Kebocoran ini akibat adanya dana mubazir dalam proses tender proyek pemda, dimana kebiciran ini perinciannya adalah untuk penitia unit layanan pengadaan (ULP) atau yang melelangjan proyek 2% dan 10% lainnya untuk komisi perantara, 5% untuk pengawas. 10% lagi untuk meja tertentu, serta 12 % untuk PPH/PPN 10 % untuk keuntungan kontraktor, " ujarnya.

Ia menambahkan, memang asumsi kebocoran ini semula seolah hanya isu belaka. Namun prakteknya justru dialami sejumlah kontraktor. Dimana, untuk memenangkan tender harus menyetorkan kepada pimpinan proyek 20% dari nilai proyek yang sudah harus dipenuhi selama proses awal untuk memenangkan tender proyek pemerintah.

Dalam masalah kebocoran ini, Ombudsman mengharapkan Wali kota Depok Idris Abdul Shomad perlu menuntaskan demi menjaga nama baik Pemkot Depok.

Sisi lain, Sobirin menilai Inspektorat Kota Depok minim perhatian untuk meneliti pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayahnya.

Selaku pihak yang menangani masalah pemerintahan, Inspektorat mengawasi pembangunan untuk mendukung upaya penegakan aparat pemda yang bersih dan berwibawa.

"Inspektorat penting menggalakkan monitoring kegiatan/proyek, sidak-sidak serta pemeriksaan kasus-kasus pengaduan masyarakat disamping pengawasan melekat," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PSBB Diterapkan, Kendaraan Menuju Jakarta Justru Naik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 20:47 WIB
Status PSBB tak membuat kepadatan kendaraan di gerbang tol utama Jakarta menurun. Sebaliknya, jumlah kendaraan menjngkat di empst gerbang...
istimewa

Kota Bogor Segera Ajukan PSBB ke Kemenkes

👤Dede Susianti 🕔Selasa 07 April 2020, 20:30 WIB
PSBB tidak bisa dilakukan oleh DKI Jakarta saja, atau Bogor saja. Jika PSBB dilakukan secara bersama-sama, se-Jabodetabek hasilnya jauh...
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Bermodal Alokasi Anggaran Rp334 M, Kota Bogor Ajukan PSBB

👤Dede Susianti 🕔Selasa 07 April 2020, 20:25 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebutkan secara keseluruhan atau total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 334...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya