Rabu 26 Februari 2020, 13:45 WIB

Tudingan Ada BIN di Omnibus Law Ibarat Memancing di Air Keruh

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
Tudingan Ada BIN di Omnibus Law Ibarat Memancing di Air Keruh

Antara
Sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law

 

KETUA DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meredam masyarakat yang menolak omnibus law.

Menurut Iwan, perintah itu seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara. Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru (Orba) yang otoriter.

Pernyataan tersebut menurut Pakar Geostrategi Ian Montratama, merupakan hal yang tak elok. Sebab wajar jika Presiden meminta bantuan BIN. Karena, lembaga intelijen negara tersebut adalah alat negara yang tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur dalam Perpres 90/2012.

Bahkan upaya yang dilakukan BIN semata-semata untuk memberikan pemahaman kepada publik soal sisi positif dari rancangan RUU Omnibus Law, bukan sebagai bentuk cerminan dari rezim Orba yang otorite.

"Itu Adalah hak Presiden untuk memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang Omnibus Law,” ujarnya, Rabu (26/2/2020).

Pernyataan Iwan pun dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan wewenang presiden dalam memberikan tugas kepada BIN. “Menyampaikan perihal bahwa Presiden memberi perintah pada BIN terkait Omnibus Law adalah hal yang tidak elok. BIN dapat diberi tugas apa saja oleh Presiden sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan Iwan Smule ini bagai memancing di air keruh," katanya.

Ian mengatakan, penugasan yang diberikan Jokowi kepada BIN sudah menjadi hal yang normatif. "(Maka tindakan Iwan) menjadi kurang pas kalau membuka pada publik hal-hal yang diperintahkan Presiden pada BIN. Bisa jadi hal itu melanggar prinsip kerahasiaan negara,” ujarnya.

Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berkontribusi mengedukasi Omnibus Law kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Sebab dikhawatirkan ada penyusup yang memprovokasi agar pengesahan aturan baru dibatalkan.

Pakar Intelijen Stanislaus Riyanta juga menyesalkan pernyataan itu. Stanislaus menilai, masyarakat harus paham jika rancangan Omnibus Law adalah untuk mengubah regulasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Untuk itu, diperlukan kehadiran menilai BIN untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara dan bersifat single user kepada presiden.

"Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya. Jadi bukan dalam konteks seperti pernyataan Iwan Sumule yang konteksnya sangat sempit. Jadi jangan dipolitisir,” ujarnya. (OL-13)

Baca Juga

MI/Susanto

Mendagri: Hadapi Covid-19 Seperti Kondisi Perang

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 08 April 2020, 16:32 WIB
Menurut Tito, kini banyak negara sudah menggunakan istilah perang dalam menanggulangi covid-19, India misalnya gunakan war on covid, begitu...
Antara

Sembilan Daerah di Luar Jakarta Usulkan PSBB

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 April 2020, 16:15 WIB
Terbagi menjadi dua klaster besar yakni Timika, Sorong, Fakfak di wilayah timur dan Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang,...
MI/Adam Dwi

KPK Beri Arahan ke Pemda Cegah Korupsi Dana Covid-19

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 08 April 2020, 15:58 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar penggunaan dana penanganan covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya