Rabu 26 Februari 2020, 11:40 WIB

Presiden PKS Beri 3 Catatan pada Ketum Golkar terkait Omnibus Law

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Presiden PKS Beri 3 Catatan pada Ketum Golkar terkait Omnibus Law

ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri) bersama Ketum Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

 

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat mengunjungi kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat pada, Selasa (25/2) malam.

"Kunjungan ini adalah rangkaian silaturahim kebangsaan PKS dengan partai politik. Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," ujar Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (26/2).

Baca juga: Tiga Kubu Pehimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sepakat Islah

Mantan wakil ketua DPR RI ini juga menjelaskan bahwa dalam diskusi yang berlangsung ramah dan hangat disertai sajian makan malam tersebut, Sohibul bersama jajaran petinggi PKS lainnya tampak serius mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya adalah tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sohibul menyebut, dalam pertemuan itu Airlangga menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia. PKS, ujar Sohibul Iman, sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang Omnibus Law yang sekarang cukup sensitif. Sehingga, diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan.

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini, PKS hanya menyampaikan tiga koridor," papar Sohibul Iman.

Koridor pertama, ujar dia, harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ujar Sohibul Iman.

Koridor kedua, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan sampai RUU ini hanya berpihak ke investor atau pengusaha saja tetapi disaat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," ungkapnya.

Koridor ketiga, harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," urainya. (OL-6)

Baca Juga

DOK MI

Birokrasi Rumit Sebabkan Rasuah Dana Transfer Daerah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 18:20 WIB
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi...
DOK MI

Pilkada Saat Pandemi, Antusias Pemilih Tetap Tinggi

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 17:59 WIB
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kemungkinan masyarakat hadir di TPS di wilayah yang ada pilkada, yakni...
DOK MI

Pandemi Covid-19 Kurangi Kemeriahan Demokrasi pada Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendorong agar setiap pasangan calon (paslon) di 270 daerah peserta pilkada serentak untuk fokus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya