Rabu 26 Februari 2020, 10:00 WIB

KPK Geledah Kantor Pengacara Milik Adik Istri Nurhadi

Dhka Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Geledah Kantor Pengacara Milik Adik Istri Nurhadi

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa dokumen dan alat komunikasi seusai melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Surabaya. Kedua benda itu disinyalir berhubungan dengan kasus dugaan suap yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Kedua barang itu dilakukan penyitaan, baik itu penambahan berkas perkara ataupun nanti ada hubungannya dengan keberadaan para tersangka," kata Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di KPK, Jakarta, kemarin.

Kedua benda itu, kata Ali, membuat penyidik satu langkah lebih dekat menemukan Nurhadi dan dua tersangka lainnya yang ada di daftar pencarian orang (DPO). "Memang sampai malam hari ini (kemarin) kami belum terkonfirmasi dari teman-teman penyidik apakah para DPO ini sudah berhasil ditangkap atau belum," ujar Ali.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA dan dimasukkan DPO karena tidak kooperatif.

Salah satu lokasi yang digeledah ialah kantor Rahmat Santoso & Partner di Surabaya, Jawa Timur, milik adik dari istri Nurhadi, Tin Zuraida. "Benar ada penggeledahan terkait perkara tersangka NHD (Nurhadi) di kantor Rahmat Santoso & Partner, Surabaya," kata Ali.

Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Adapun Rezky diduga menjadi perantara suap kepada Nurhadi dalam sejumlah pengurusan perkara perdata, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara itu, Hiendra disangkakan sebagai pemberi suap pengurusan perkara.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Dhk/Medcom/P-5)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasia

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya