Selasa 25 Februari 2020, 19:50 WIB

Kejari Depok Usut Skandal Proyek 35 UPS

Kisar Rajagukguk | Megapolitan
Kejari Depok Usut Skandal Proyek 35 UPS

MI/Kisar Rajagukguk
Kantor Kejasaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat

 

PENYIDIK Kejaksaan Negeri Kota Depok mulai mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan 35 mesin unit pengelolaan sampah (UPS) fiktif senilai R17,5 miliar. Tak hanya itu,  kejaksaan juga mengusut biaya pemeliharaan 35 UPS fiktif tersebut yang senilai Rp30 miliar. Total dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp47, 5 miliar itu melibatkan Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan  (DLHK) Kota Depok.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Triadi sudah mendelegasikan pengususutan ke intelijen Kejaksaan Negeri Depok.  "Kita sudah ditugasi mengusut, " ujar Alpadera salah satu Intelijen Kejari Depok, kepada Media Indonesia, Selasa (25/2).

 

Menurut Alpadera tim intelijen sudah sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisinya secara langsung.   Apakah sesuai fakta dengan laporan yang selama ini dilaporkan intansi terkait soal UPS tersebut.

 

“Kami masih terus mengumpulkan  data-data yang ada, jadi belum bisa dipublikasikan " ucap dia.

 

Sampai saat ini kejaksaan masih terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi itu.

Kejaksaan telah meminta keterangan dari sejumlah pihak pelapor seperi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), diteruskan dengan memeriksa pihak terkait seperti DLHK Kota Depok.

Baca juga : http://290171--janji-uskejaksaanut-dugaan-korupsi-ups-kota-depok

 

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Begeri Kota Depok Hary Palar, menjelaskan pihaknya akan memeriksa pihak-pihak terkait yang terlibat. Berdasarkan data pelapor, Ketua LCKI Murthada Sinuraya, kasus 35 UPS ini terjadi tahun 2010.

 

Untuk pemeliharaannya, kata dia berdasarkan pengakuan Murthada, DLHK Kota Depok mngalokasikan APBD fiktif sebesar Rp3 miliar setahun atau Rp30 miliar selama 10 tahun.

Sebelum dilaporkan kepada kejaksaan, LCKI terlebih dulu kelapangan untuk menginvestigasi kebenaran tersebut. Hasilnya,  35 UPS ini tidak ada yang dioperasikan dan lokasi ke 35 UPS pun tidak ada ditemukan di 11 kecamatan, termasuk di Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Jalan Raya Bogor. Pasar Sukatani, Pasar Kemiri Mukavdan Pasar Agung, Jalan Proklamasi, Sukmajaya, Kota Depok.

Dikatakan Sinuraya, tujuan pembangunan 35 UPS untuk mengurangi jumlah volume sampah di tempat pembuangan sampah alias TPA Cipayung yang kondisi overload.

 

Sinuaya menyebut banyak pihak yang telibat dalam korupsi berjemaah ini dari mulai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau kepala seksi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kepala bidang dan Pengguna Anggarann (PA) atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK,) untuk menggunakan APBD. (OL-13)

 

Baca Juga

MI/Susanto

Anies Didesak Segera Terbitkan Landasan Hukum Kuat Soal PSBB

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 07 April 2020, 15:25 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh P. Nugroho mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk menerbitkan landasan hukum pelaksanaan...
MI/BARRY FATHAHILLAH

​​​​​​​50 DPRD Depok Dinilai Tumpul Kemanusiaan saat Covid-19

👤Kisar Rajaguguk 🕔Selasa 07 April 2020, 14:55 WIB
Sebanyak 50 DPRD dinilainya lupa diri, padahal mereka bisa menjadi DPRD karena pilihan...
Antara

Asosiasi Ojek Online Minta BLT Rp100 Ribu per Hari

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 April 2020, 14:52 WIB
"Nilai besaran BLT yang kami harapkan yaitu Rp100 ribu per hari dikarenakan setiap pengemudi akan kehilangan pendapatan," kata...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya