Selasa 25 Februari 2020, 19:00 WIB

Mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga

Yulianti Muthmainnah Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta | Opini
Mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga

Ist
Yulianti Muthmainnah Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP)

RUU Ketahanan Keluarga (RUU Halu), 146 pasal, tidak hanya bertentangan dengan maqashid syari’ah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat manusia, tetapi juga HAM paling dasar (non derogable rights) yang universal.

Tujuan syariah, gagasan Abu Al-Ma’ali al-Juwaini, yakni dha­ru­riyyat, hajiyyat, dan makramat. Al-Syatibi berpendapat bahwa makramat merupakan tahsiniyyah. Karena itu, dharuriyyat ialah primer/kebutuhan utama, hak hidup, terbebas dari tindakan merugikan/menyakiti tubuh manusia, dan hak berfikir/beribadah.

Hajiyyat, sekunder, hak mengembangkan diri, hak berpindah tempat, dan tahsiniyyah ialah suplementer/kebutuhan pelengkap. Misalnya, berakhlak mulia dalam hidup bermasyarakat serta larangan melakukan tindakan diskriminatif ataupun kekerasan pada orang lain.

Sementara itu, non derogable rights; hak hidup, hak berpikir/beragama, hak sebagai subjek hukum, hak bebas dari penyiksaan/hukuman tidak manusiawi, termasuk yang berlaku surut atau utang-piutang serta hak berpindah tempat.

RUU Ketahanan Keluarga berpotensi melanggar hak-hak individu sebagaimana termuat di atas. Pertama, merujuk naskah akademik, RUU Halu menghalangi tiap orang berpindah tempat, beraktivitas/mengaktualisasikan dirinya di luar rumah, melarang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri karena mengganggu ketahanan keluarga. Ini melanggar non derogable rights dan hak hajiyyat berpindah tempat, mengaktualisasikan diri.

Bekerja merupakan bagian mempertahankan keberlangsungan hidup dan kesejahtera­an keluarga. Ketahanan dari segi sandang, pangan, hingga papan sebagai hak paling pri­mer/dharuriyyat. Hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah untuk kehidupan yang lebih baik.

Kedua, RUU menghendaki perempuan/istri fokus di rumah mengurus suami, anak, mengelola harta (Pasal 25 ayat (3)). Pasal ini mengembalikan perempuan ke masa jahiliah (kebodohan), ke titik nol, masa sebelum Islam hadir.

Masa itu, perempuan bukan manusia utuh, menjadi barang warisan bila suaminya meninggal, pemuas seks laki-laki, kelahirannya dibenci, dikubur hidup-hidup (QS An-Nahl: 58-59, QS At-Takwir: 8-9).

Berfungsi melahirkan anak, mengurus suami, bahkan ketika perempuan menstruasi, ia diungsikan, ketika melahirkan, suaminya menikah lagi.

Kedatangan Islam mengubah situasi tidak manusiawi itu. Kelahiran perempuan dirayakan dengan akikah, perempuan bukan barang warisan (QS An-Nisa: 19), bisa mendapatkan warisan/memberikan warisan (QS An-Nisa: 7, 11-12, dan 176). Pun dukungan Nabi Muhammad SAW pada para sahabat perempuan untuk aktif di publik.
Misalnya, Khansa binti Amru dan Khaulah binti Azwar al-Asadi yang pandai melantunkan syair, Aisyah binti Abu Bakar terbanyak meriwayatkan hadis dan melakukan koreksi hadis yang keliru.

Pakar hadis lainnya, Muazah binti Abdullah al-Adawiah dan Qatilah binti Harits bin Kaldah, sahabat-sahabat yang turut berperang (Nusaibah binti Ka’ab, Ummu Haram/Malikah binti Milhan bin Khalid al-Anshariah, Ummu Athiyah al-Anshariah), Syifa binti Abdullah al-Adawiah al-Qurasyiah, pandai baca tulis berhitung, ditunjuk sebagai pemimpin pasar Madinah dengan skala perdagangan internasional. Bila Nabi SAW mendorong perempuan untuk maju, pantaskah kita sebagai umatnya tidak meneladani Nabi SAW?

Ketiga, RUU menciptakan impunitas pelaku kekerasan seksual/KS dan menjauhkan korban dari rasa aman, hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Pasal 138 huruf (a), (b), bila orangtua menjadi terpidana, dikenai sanksi berupa penghentian sementara atau pencabutan hak asuh kepada anak. Artinya, RUU memiliki kekosongan pemidanaan, mengembalikan pelaku pada keluarga, seperti memberikan neraka dunia pada korban.     

Pelaku KS bisa kakek, ayah, paman, kakak, maupun adik. Di Lampung, AG (18) menjadi korban perkosaan ayah, kakak, dan adik laki-lakinya selama dua tahun. SP (56), di Kediri Jawa Timur, memperkosa DR (16), putri kandungnya, hingga hamil. SD (42), warga Alam Barajo, Jambi, memperkosa anak kandungnya sejak 2017–29 Januari 2020.

Pada kasus kekerasan seksual, trauma korban, luka fisik, psikis, dan seksual berlangsung lama. Itu sebabnya, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga/PKDRT ada perintah perlindungan bagi korban (Pasal 10).
Termasuk, misalnya, perintah larangan pelaku mendekati korban dalam beberapa meter dan beberapa tahun. RUU sangat tidak berperspektif perlindungan korban, jauh dari tujuan maslahat. Islam--hadis Nabi SAW--memberikan ketegasan perlindungan pada korban.

Keempat, hampir semua pasal dalam RUU mengatur bagaimana orangtua mengasuh anak, meminta negara (pusat–daerah) turut campur dalam pembinaan keluarga (Pasal 14, 35, 38, 40, 46, dan 130). Karena itu, berpotensi menafikan kebinekaan yang majemuk.

Kelima, RUU tumpang-tindih pada UU yang sudah baik. Misalnya, definisi keluarga dalam RUU hanya mencangkup para pihak yang memiliki hubungan perkawinan atau darah (Pasal 1 ayat (1)).

Definisi ini lebih sempit, bandingkan dan Pasal 2 UU PKDRT, anggota keluarga dalam rumah tangga bukan hanya suami, istri, dan anak, melainkan orang-orang yang punya hubungan darah, perkawinan, perwalian, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk, pekerja rumah tangga, sopir, tukang kebun.

Karena itu, sangat aneh ide ketahanan keluarga, tetapi melupakan anggota keluarga yang masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU 23/2004. Nabi SAW menghormati khodim/PRT-nya dan tidak pernah memukulnya.

Pasal 18 perjanjian perkawinan dalam RUU mengulang Pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 51 pencatat­an akta kelahiran, sudah di Pasal 27 UU 24/2013 tentang Perlindungan Anak/PA, Pasal 33 Peraturan Presiden 96/2018 tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk/Pencatatan Sipil.

Pada pengangkatan anak, Pasal 117-119 RUU sudah ada UU PA, Pasal 12,13, dan 16 Peraturan Pemerintah/PP 54/2007 tentang Pelaksaan Pengangkatan Anak, UU 3/2006 tentang Pengadilan Agama yang mana anak angkat tetap agama/kepercayaan awalnya tidak berubah serta SEMA 2/1979 jo SEMA 6/1983.

RUU Pasal 29 ayat 1 huruf a, b, c, d tentang cuti hamil dan menyusui sudah diatur dalam Pasal 82 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyediaan waktu menyusui Pasal 83 UU 13/2003, fasilitas ibu menyusui di kantor, ruang publik, ada dalam Pasal 128 UU 36/2009 tentang Kesehatan, PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif, Permenkes 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui. Juga, Peraturan Bersama Tiga Menteri 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Artinya, RUU tidak diperlukan. RUU juga mendomestifikasikan perempuan, menjadikan suami raja, dan istri pelayan. Nabi SAW ialah pemimpin negara dan umat. Akan tetapi, di rumah sebagai suami, beliau menjahit terompahnya, menumbuk gandum, dan merawat anak-anak dan cucunya.
Pernikahan seperti inilah yang sejatinya kita contoh.  
Sebuah kemunduran Konstitusi Negara UUD 1945 bila negara masuk ke wilayah personal. Biarlah pembagian kerja domestik suami dan istri dibagi mereka. Bila RUU tetap dipaksakan pembahasannya, negara mengabaikan maqashid syari’ah, melanggar Pasal 2,3,4 UU 7/1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Esensi Korona dan Spiritualitas Milenial

👤Dimas Oky Nugroho Doktor Antropologi Politik UNSW Sydney, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa 🕔Selasa 07 April 2020, 07:40 WIB
Era milenial, eranya kaum muda yang tumbuh seiring dengan perkembangan era...
Dok. Pribadi

Menteri Ekonomi di Tengah Covid-19

👤Fithra Faisal Hastiadi Dosen FEB Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Next Policy 🕔Selasa 07 April 2020, 07:35 WIB
Dalam kondisi tekanan covid- 19 dan juga ancaman pengurangan aktivitas produksi, kabinet sekuel kedua ini tampak...
Antara

Pandemi Covid-19 dan Kesadaran Kolektif

👤Riris Andono Ahmad, Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Satgas Covid-19 UGM 🕔Senin 06 April 2020, 06:45 WIB
Pandemi kepanikan itu jauh lebih cepat menyebar jika dibandingkan dengan pandemi penyakitnya itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya