Rabu 26 Februari 2020, 10:05 WIB

Komisi IV Ke Menteri KKP : Selesaikan Polemik Yang Muncul

Antara | Ekonomi
Komisi IV Ke Menteri KKP : Selesaikan Polemik Yang Muncul

Antara/Nova Wahyudi
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (kanan) menyerahkan bantuan kepada perwakilan nelayan di Palembang,beberapa waktu lalu.

 

Komisi IV DPR RI menginginkan agar Menteri  Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dapat segera menyelesaikan polemik di tengah masyarakat yang muncul sehubungan dengan revisi regulasi terkait sektor kelautan dan perikanan nasional.
 
"Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk segera menyelesaikan segala kebijakan peraturan menteri yang masih berpolemik," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2).
 
Hal tersebut, menurut Sudin, adalah dalam rangka menghadirkan program dan kegiatan prioritas unggulan. Dengan demikian, lanjutnya, maka masyarakat khususnya kalangan warga pesisir juga dapat merasakan langsung hasil kebijakan tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, optimal, dan inklusif.
 
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, revisi terhadap berbagai regulasi sektor kelautan dan perikanan pada saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi dan akan diserahkan kepada Kepala Negara untuk mendapat persetujuan.
 
"Mengenai penyederhanaan regulasi, kali ini kami sedang finalisasi," kata Edhy Prabowo.
 
Menteri Edhy, selain akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, hasil revisi aturan tersebut juga bakal diserahkan secara tertulis kepada Komisi IV DPR RI.
 
Sedangkan mengenai penyederhanaan perizinan, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan, pihaknya sudah membuka layanan cepat satu jam yang meski saat ini belum optimal pelaksanaannya.
 
Namun, Edhy juga menegaskan bahwa selama aturan dipenuhi dengan baik, maka izin pasti akan diberikan.
 
Seusai rapat, Menteri Edhy kepada wartawan juga menegaskan bahwa regulasi sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh KKP harus didasarkan kepada kajian ilmiah.
 
Selain itu, ujar dia, seluruh pemangku kepentingan juga sudah diajak terlibat dan berbagai saran yang ada juga telah ditampung oleh pihaknya.
 
Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, regulasi yang ada nantinya akan memperhatikan keberlanjutan sektor perikanan, di mana nelayan
tradisional tidak boleh mati, pelaku usaha kecil dapat naik kelas, dan pelaku usaha besar juga dapat terus tumbuh. (Ant/E-1)
 

Baca Juga

MI/ARYA MANGGALA

Tarif Baru Wajib Pajak Badan Bisa Diberlakukan

👤Wan/E-1 🕔Minggu 05 April 2020, 07:50 WIB
Untuk masa pajak April 2020, dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, tetapi sudah menggunakan tarif baru,...
Dok Setkab

Pemerintah telah Antisipasi Maraknya PHK

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Minggu 05 April 2020, 07:45 WIB
Pemegang kartu prakerja menerima total bantuan Rp3.550.000. Rinciannya, insentif Rp600 ribu selama empat bulan, biaya survei senilai...
MI/ROMMY PUJIANTO

Hari Ini, Donasi LG untuk Covid-19 Tiba di Indonesia

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Minggu 05 April 2020, 07:30 WIB
Perusahaan elektronik asal Korea Selatan, LG, merealisasikan janji untuk memberikan bantuan bagi penanggulangan wabah  virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya