Selasa 25 Februari 2020, 14:53 WIB

Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan Etik

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan Etik

ANTARA/Reno Esnir
Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty, yang mengeluarkan pernyataan kontroversial.

 

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk dewan etik sebagai tindak lanjut pernyataan Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty, yang menjadi kontroversi di masyarakat.

Ketua KPAI, Susanto, menjelaskan tugas dewan etik ialah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, Sitty Hikmawatty dan pihak terkait yang dirasa perlu.

Kemudian, dewan etik akan mendalami pernyataan yang disampaikan bersangkutan kepada media dna menyampaikan rekomendasi dari sejumlah tahapan yang telah dilakukan. Dewan etik akan menjalankan tugas selama satu bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Tahapannya kita klarifikasi dulu. Dewan etik akan mengklarifikasi, mendalami, mempelajari. Kalau ada referensi jurnal yang katakanlah disebutkan di media, tentu akan mempelajari referensinya, kalau ada. Benar salahnya statement itu nanti dewan etik yang akan menyampaikan," terang Susanto dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Selasa (25/2).

Terkait sanksi yang akan dikenakan kepada Sitty Hikmawatty, Susanto menjelaskan hal itu menjadi wewenang dewan etik. Hasil dari proses ini juga akan dilaporkan KPAI kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR.

Baca juga: Istana Tegur Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty

"Prinsipnya, rekomendasi dewan etik itu akan menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan apa yang terbaik secara kelembagaan," papar Susanto.

Susanto menegaskan apa yang disampaikan Sitty Hikmawatty merupakan kesalahan personal, bukan sikap KPAI secara kelembagaan. Kejadian ini juga merupakan pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam bicara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, menuturkan proses ini juga merupakan upaya KPAI dalam melakukan perbaikan, serta penguatan kelembagaan.

"Terkait dengan sosialisasi dan seterusnya, saya kira semua lembaga negara punya kewajiban yang sama, termasuk KPAI. Ini tentu menjadi bahan penguatan kelembagaan bagi KPAI. Ada hal yang harus dibenahi sebagai upaya perbaikan," pungkasnya.

Dewan etik yang dibentuk dalam rapat pleno pada Senin (24/2) kemarin, mencakup mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, mantan Pimpinan Komnas HAM dan Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo, mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ernanti Wahyurini. Pembentukan dewan etik merupakan yang pertama bagi KPAI.(OL-11)

Baca Juga

MI/Ramdani

Sembuh dari Korona, Dua Komisioner Ombudsman Pulang ke Rumah

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 08 April 2020, 19:02 WIB
Ninik mengaku selama menjalani isolasi tidak ada gejala yang signifikan. Meski tanpa gejala, dia tetap mengikuti anjuran dokter selama...
Antara

Dari 218 Kasus Baru Positif Korona, 101 di Jakarta

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 08 April 2020, 18:25 WIB
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, kasus baru terbanyak ditemukan kembali di ibu kota dengan 101 pasien positif....
Antara

Update: Pasien Positif Korona Bertambah 218 Orang

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 08 April 2020, 18:17 WIB
Yuri mengatakan ujung tombak masalah ini ada di tengah-tengah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya