Selasa 25 Februari 2020, 12:45 WIB

Menaker harus Tegas Hadapi P3MI yang Tidak Pro Pekerja

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menaker harus Tegas Hadapi P3MI yang Tidak Pro Pekerja

Istimewa
Menaker Ida Fauziyah

 

SEJAK berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ternyata menimbulkan adanya ketakutan kepada Perusahaan Penempatan Pekrja Migran Indonesia (P3MI). UU PMI yang memberi bobot besar pada aspek perlindungan ini menuai uji materi  yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Aspataki) ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

 

Ada tiga Pasal yang diuji tersebut yakni pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b), pasal 82 huruf (a) dan pasal 85 huruf (a). Menurut Direktur Eksekutif Migran Indonesia Institute, M. Chairul Hadi menegaskan adanya permintaan uji materil pada tiga pasal itu mencerminkan ketakutan eksistensial Aspataki yang tidak bisa bertahan dalam bisnis penempatan PMI.

 

Uji Materi Apsataki  yaitu menyoal tentang kewajiban  agen perusahaan jasa TKI harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar. Selain itu,  P3MI juga harus menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI.

 

“Pada intinya keberatan Apsataki itu soal uang. Saya setuju pemerintah jangan kalah dengan P3MI agar soal deposito Rp1.5 Miliar ini memang harus menjadi kewajiban jika P3MI mau mengelola usaha PMI,” ujar Direktur Eksekutif Migran Watch Indonesua (MWI), Hadi dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (25/2).

 

Hadi menjelaskan, bahwa soal kecukupan dana memang harus menjadi persyaratan penting bagi P3MI, Hal ini disebabkan masih banyaknya PMI yang bermasalah di negara penempatan mulai dari gaji tidak dibayar majikan, kekerasan, job tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan sebagainya.

 

Intinya , dengan adanya dana itu, maka jika sewaktu-waktu PMI memerlukan bantuan keuangan terkaiat masalah yang dihadapinya, maka pemerintah bisa mengeluarkan dana itu dari depositi P3MI.

 

“Jadi, dana itu tidak diambil pemerintah tapi disimpan untuk sewaktu-waktu dipergunakan untuk membiaya masalah yang menimpa PMI baik di dalam maupun di luar negeri,” imbuhnya.

Hadi mengakui bahwa Undang-Undang memberi kebebasan kepada warganya untuk membentuk organisasi atau asosiasi semacam Apsataki. Hal itu termuat pada Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM, Selain itu, pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini diperkuat dengan Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbuntui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

 

Karena itu, kata Hadi, pemerintah harus tegas terkait kemampuan organisasi, profesionalitas, sepak terjangnya selama ini para anggota Apsataki. Jangan hanya karena alasan kebebasan berserikat dan berkumpul ini kemudian bisa seenaknya membuat asosiasi yang nantinya merugikan PMI itu sendiri.

 

Jadi, kata Hadi, anggota P3MI itu harus memiliki perusahaan yang terdaftar resmi di pemerintah, tidak melakukan biaya penempatan yang tinggi (over charging), terdaftar di pemerintah serta yang terpenting memiliki profesionalitas dan kompetensi untuk mengelola usaha PMI.

 

Terkait upaya Apsataki untuk meminta MA melakukan Uji Material tiga pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017, Hadi mengatakan itu ngawur dan mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk mengelola PMI. Kalau mereka mau protes harus sejak peraturan itu dikeluarkan 2 tahun lalu dan bukannya sekarang ini ketika semua mayoritas P3MI sudah memenuhi kewajibannya untuk menyetor deposito Rp1,5 M kepada pemerintah. 

 

Selain itu, soal Uji Materil dana P3MI sebesar Rp5 Miliar yang harus dimiliki itu memang sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2017 soal kemampuan P3MI untuk membiayai proses Penempatan Calon PMI.

 

Pemerintah, lanjut Hadi,  juga harus mendorong secepatnya P3MI agar  melaksanakan isi UU secara keseluruhan yang mana salah satu isi UU adalah memberikan seluruh biaya penempatan gratis (zero cost) bagi Calon PMI. oleh P3MI. Di sinilah kita akan melihat mana P3MI yang komit dengan amanat UU dan mana yang tidak.

 

“Kami minta agar Menteri  Tenaga Kerja RI Ida Fauziah agar  selektif dalam memilih asosiasi P3MI sebagai mitra kerjanya. Kami pemerintah memilih asosiasi yang kerjanya  hanya merugikan PMI,” tegas Hadi. (OL-13)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Pegawai Bank Mandiri Sisihkan Gaji Bantu Masyarakat Terdampak

👤Raja Suhud 🕔Kamis 09 April 2020, 08:55 WIB
Mandiri juga telah membantu penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pertugas medis di berbagai rumah...
Antara

Pandemi Percepat Transformasi ke Bisnis Online

👤Ant 🕔Kamis 09 April 2020, 04:51 WIB
"Saat ini semua pihak dipaksa untuk beraktivitas secara daring dan menerapkan prinsip digitalisasi, kalau tidak kegiatan perekonomian...
Antara/Aloysius Jarot Nugorho

Pemerintah Bebaskan Bunga dan Tunda Pembayaran Pokok KUR

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 08 April 2020, 23:14 WIB
Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya