Senin 24 Februari 2020, 22:55 WIB

Mendagri Minta Pelayanan Publik Pemerintah Bebas Amplop Sogok

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Mendagri Minta Pelayanan Publik Pemerintah Bebas Amplop Sogok

MI/ Susanto
Tito Karnavian

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian, membuka resmi Rakornas BPDSM (Badan Penembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri, di Jakarta (24/02).

Mendagri, dalam sambutannya, sempat menyinggung masih tingginya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan. Ia mencontohkan masih ada anggapan miring masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dipandang lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri ingin BPSDM terlibat aktif dalam merubah mental aparatur sipil negara (ASN).

"Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah mental ASN di bidang pemerintahan kita. Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Rakornas tersebut dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Acara tersebut juga turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.

Menurut Mendagri, BPSDM punya peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia,” kata Mendagri.

Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan, juga para pengajarnya harus selalu diupgrade. Diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjut Mendagri.

Mendagri juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur.

“Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," tegasnya. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

Begini Kronologi Kecelakaan Tragis Wakil Jaksa Agung Arminsyah

👤Astri Novaria 🕔Sabtu 04 April 2020, 18:06 WIB
Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di tol Jagorawi KM 13 pada pukul 14.25, Sabtu (4/4)...
MI/Widjajadi

Wabah Covid-19 Momentum Pas Kemenkumham Serius Benahi Lapas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:55 WIB
Kekhawatiran penularan virus korona di lapas saat ini bisa menjadi momentum perbaikan pengelolaan lapas yang saat ini masih mengalami...
MI/Susanto

Wakil Ketua KPK Tolak Rencana Pembebasan Napi Koruptor

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:15 WIB
Wacana untuk membebaskan sejumlah narapidana di tengah wabah covid-19 termasuk untuk kasus korupsi dilontarkan Menteri Hukum dan HAM...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya