Selasa 25 Februari 2020, 02:35 WIB

Larangan Total Truk ODOL Berlaku Mulai Januari 2023

MI | Ekonomi
Larangan Total Truk ODOL Berlaku Mulai Januari 2023

ANTARA
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi

 

PEMERINTAH sepakat akan memberlakukan aturan larangan beroperasinya truk kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan aturan terkait truk ODOL tersebut baru akan mulai diterapkan bertahap pada tahun 2023.

“Kita berikan toleransi sampai 2023,” ungkap Budi usai melakukan rapat koordinasi (rakor) tentang sinkronisasi ODOL di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, kemarin.

Budi menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan adanya resesi perekonomian global dampak dari Virus Covid-19 atau virus korona. Penerapan larangan ODOL dikhawatirkan bisa berdampak pada peningkatan biaya logistik.

“Kami tahu Indonesia sedang menghadapi masalah resesi dengan adanya korona dan sebagainya,” ujarnya.

Budi menjelaskan toleransi larangan ODOL disepakati melalui proses diskusi yang melibatkan dua kementerian terkait yaitu Kementerian Industri (Kemenperin), Kementerian PUPR, serta asosiasi industri seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Organda hingga Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Keputusan toleransi larangan ODOL hingga 2023 dinilai sebagai jalan tengah terhadap kepastian di dunia indusri di tengah resesi.

Sementara itu, Kasubdit Pengawalan dan Patroli Jalan Raya Korlantas Polri Kombes Bambang Sentot Widodo mengatakan kepolisian akan menjatuhkan sanksi tilang bagi ODOL.

“Sementara ini masih ditilang. Karena untuk sarana dan prasarana itu belum ada jadi, kami masih mengedepankan tilang,” kata Bambang kepada awak media di Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan kegiatan penindakan truk ODOL ini menggunakan perangkat hukum Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009. Adapun pelanggaran yang dimaksud berupa over dimensi atau pelanggaran dimensi. Artinya, panjang kendaraan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

“Pelanggarannya yaitu, panjangnya tidak memenuhi syarat. Jadi itu nanti kita tindak sudah ada 2 kasus yang kita ajukan kita proses dilakukan. Lalu ada penyidikam ini sudah maju ke Kejaksaan. Dalam waktu yang dekat akan ada penyidangan,” paparnya. (Put/Hld/E-3)

Baca Juga

Istimewa/bpjamsostek

Pelayanan Lapak Asik BPJAMSOSTEK Berjalan Lancar 

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 April 2020, 15:21 WIB
Kegiatan Lapak Asik (Pelayanan Tanpa Kontak Fisik) BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Cilandak demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sudah...
MI/AKHMAD SAFUAN

​​​​​​​Kementerian Siap Percepat Program Padat Karya Tunai

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 April 2020, 15:20 WIB
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bekerja sama dengan balai-balai latihan kerja, melaksanakan program...
Antara/M Agung Rajasa

Hampir Semua Industri Telah Turunkan Produksi

👤 Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 07 April 2020, 15:10 WIB
Saat ini hanya industri besar dan pasarnya masih ada yang mampu bertahan untuk bisa tetap berproduksi, seperti halnya industri makanan,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya