Selasa 25 Februari 2020, 02:05 WIB

Pemerintah Siapkan Opsi Privatisasi BUMN

Faustinus Nua | Ekonomi
Pemerintah Siapkan Opsi Privatisasi BUMN

ANTARA
Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin

 

PEMERINTAH siapkan opsi privatisasi bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang berkinerja buruk, selain merger dan likuidasi.

Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang akan menjadi payung hukum privatisasi tersebut.

“Opsinya yang sedang dikaji. Bagi BUMN yang kinerjanya buruk dan tidak mempunyai fungsi pelayanan masyarakat, bisa dikonsolidasikan jadi satu (merger), bisa didivestasikan, dijalankan oleh pihak lain di luar BUMN (privatisasi), atau bisa diholding-kan jadi anak perusahaan yang lain,” kata Budi kepada anggota dewan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. (24/2).

Dalam paparannya, Budi mengatakan PP itu akan berisi opsi-opsi yang akan ditempuh Kementerian BUMN untuk membangun ekosistem BUMN yang sehat dan memiliki daya saing secara global. Di PP itu, BUMN diarahkan untuk bisa bersinergi dengan swasta, BUMD, dan juga BUMDes guna membangun Indonesia incorporate.

“Tapi yang jelas harus ada yang dilakukan terhadap struktur bisnisnya perusahaan-perusahaan BUMN. Persaingannya nanti di luar, bukan di Indonesia sendiri. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan dua opsi untuk membenahi perusahaan pelat merah yang berkinerja buruk. Opsi tersebut yakni merger dan likuidasi.

Terbaru, Erick mengungkapkan sedikitnya 10 perusahaan BUMN akan dimerger atau dilikuidasi dalam waktu dekat setelah PP diterbitkan. Untuk sementara, sudah ada lima anak perusahaan milik PT Garuda Indonesia yang siap untuk dibubarkan.

“Sedang diusulkan kepada Pak Presiden dan Menteri Keuangan untuk mandat tambahan, bisa merger atau likuidasi. Memang ada beberapa perusahaan, contoh di Garuda ada lima anak perusahaan yang sebenarnya siap dilikuidasi,” ujar Erick, Kamis (20/2).


Utang pajak Inalum

Di rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN tersebut, Anggota DPD Dedy Iskandar Batubara juga mendesak Kementerian BUMN segera menyelesaikan masalah utang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Dalam catatannya, Inalum mempunyai utang sekitar Rp2,3 triliun kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Kewajiban pelunasan utang tersebut bahkan sudah didiskusikan bersama pemerintah pusat dan DPR namun belum ada titik terang hingga saat ini.

“Utang Inalum itu Rp2,3 triliun kepada Pemprov Sumut terkait dengan pajak. Sudah sejak 2013 sampai hari ini belum juga ada titik terang dan solusi, bahkan sampai ke tingkat pengadilan,” ungkapnya.

Dedy menjelaskan, pelunasan utang itu penting bagi Pemprov dan masyarakat Sumatra Utara. Dana segar sebesar itu bisa digunakan untuk mendukung pembangunan, selain PAD dan alokasi dari pusat yang dimiliki daerah.

Kewajiban pembayaran utang itu dikuatkan oleh putusan Pengadilan Pajak Jakarta pada 2018 silam. Dalam putusannya, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding yang diajukan Inalum setelah kalah dalam gugatan sengketa nilai pajak air permukaan umum (APU) terhadap Pemprov Sumut. (E-2)

 

Baca Juga

Istimewa/bpjamsostek

Pelayanan Lapak Asik BPJAMSOSTEK Berjalan Lancar 

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 April 2020, 15:21 WIB
Kegiatan Lapak Asik (Pelayanan Tanpa Kontak Fisik) BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Cilandak demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sudah...
MI/AKHMAD SAFUAN

​​​​​​​Kementerian Siap Percepat Program Padat Karya Tunai

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 April 2020, 15:20 WIB
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bekerja sama dengan balai-balai latihan kerja, melaksanakan program...
Antara/M Agung Rajasa

Hampir Semua Industri Telah Turunkan Produksi

👤 Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 07 April 2020, 15:10 WIB
Saat ini hanya industri besar dan pasarnya masih ada yang mampu bertahan untuk bisa tetap berproduksi, seperti halnya industri makanan,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya