Selasa 25 Februari 2020, 01:45 WIB

Pengurus KPU Sumut Mulai Diperiksa

MI | Nusantara
Pengurus KPU Sumut Mulai Diperiksa

MI/Yoseph Pencawan

 

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap 11 pengurus KPU Sumatera Utara (Sumut). Sidang pemeriksaan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020.

“Sidang digelar Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Sumut, Kota Medan,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam keterangan resmi, kemarin. Adapun pihak pengadu ialah Tunggul Sihombing dan Lasinur H Sidabutar yang memberikan kuasa kepada Pranoto, M Akbar Siregar dan Khaidir Ali Lubis.

Mereka mengadukan Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin dan enam komisioner lainnya, yaitu Mulia Banuera, Benget M Silitonga, Syafrizal Syah, Ira Wartati, Yulhasni dan Batara Manurung, sebagai teradu I sampai VII.

Selain itu, pihak pengadu juga melaporkan Kartinawati Harahap, Maruli Pasaribu, Harry Dharma Putra dan Mariska Irsanya Nasution, masing-masing sebagai Plt Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Operator SILON KPU Sumut, sebagai teradu VIII sampai XI.

Menurut pengadu, para teradu diduga tidak taat terhadap asas dan prinsip penyelenggara pemilu karena tidak teliti dan tidak cermat dalam memverifikasi kelengkapan administrasi berkas bakal calon legislatif anggota DPRD Sumut.

Terpisah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Bawaslu setempat akan membentuk desa sadar pengawas.  

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Babel, Andi Budi Yulianto mengatakan, desa sadar pengawasan mempunyai dua manfaat. Manfaat yang dimaksud antara lain masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

“Kita ingin melibatkan masyarakat agar Bawaslu lebih memperhatikan akar rumput, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa tujuan formilnya. Selama inikan Panwascam dan Pengawas Desa Kelurahan hanya sebagai pelaksana teknis pengawasan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa,” tukas Andi. (YP/RF/N-3)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Pakar: Penyemprotan Disinfektan Seharusnya Bukan ke Tubuh

👤Agus Utantoro 🕔Senin 30 Maret 2020, 23:55 WIB
Sebenarnya disinfentan tidak perlu disemprotkan ke tubuh manusia, tetapi ke benda-benda yang sering digunakan bersama, misalnya gagang...
Antara

Pakar UGM: Tidak Perlu Lockdown Kampung

👤Agus Utantoro 🕔Senin 30 Maret 2020, 23:55 WIB
Menurut Koordinator Tim Respons Covid-19 Universitas Gadjah Mada lockdown itu justru menjadi titik yang rawan penularan karena masyarakat...
MI/Bary

Pasar Tradisional di Denpasar Terapkan 'e-Semeton' Dukung Belanja

👤Ruta Suryana 🕔Senin 30 Maret 2020, 23:10 WIB
Pasar tradisional di Denpasar yang menerapkan layanan belanja dari rumah atau online terus bertambah. Ini untuk mendukung imbauan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya