Senin 24 Februari 2020, 18:30 WIB

Warga Tolak Eksekusi Lahan Kereta Cepat di Padalarang

Depi Gunawan | Nusantara
Warga Tolak Eksekusi Lahan Kereta Cepat di Padalarang

MI/Depi Gunawan
Penolakan warga

 

EKSEKUSI lahan untuk jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Neglajaya, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dinilai cacat hukum, Senin (24/2).

Meski sempat menolak, para pemilik rumah hanya bisa pasrah melihat tempat tinggalnya dibongkar paksa petugas. Tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung datang bersama aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk mengeksekusi lima rumah yang terdampak di wilayah itu.

Salah seorang warga terdampak, Sumarna menyebut, eksekusi lahan tidak ada dasarnya dan sempat ditangguhkan. "Jelas, eksekusi lahan cacat hukum. Karena saya dan warga lainnya tidak pernah berperkara di pengadilan," kata dia,

Sumarna saat pembongkaran menerima ganti rugi Rp 2,5 miliar atas lahan seluas 185 meter persegi dengan luas bangunan 152 meter persegi yang terkena dampak kereta cepat. Dia mengaku, taksiran harga tersebut dihitung pada tahun 2017 lalu.

"Harga sekarang bisa dua kali lipat, eksekusi dilakukan tanpa kesepakatan dan pembahasan dengan kami warga pemilik lahan dan tanah. Kalau dasar penaksiran harga itu NJOP, mana ada yang mau jual, pasti sangat jauh dari harga pasaran," ujarnya.

Sebelum dieksekusi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah menyarankan warga agar mengajukan sanggahan ke instansi terkait dalam hal ini PT. PSBI jika taksiran harga tidak sesuai, namun belum direspon. "Pada dasarnya, kami tidak menolak dan ingin menghambat proyek. Tapi tolon pikirkan kami juga, karena sudah menzalimi kami. Bahkan sampai sekara uang penggantian pun belum dipegang," tuturnya.

Panitera PN Bale Bandung, Dendri Purnama, mengungkapkan, eksekusi lahan sudah sesuai aturan karena telah memenuhi tahapan mulai dari penawaran, penitipan uang ganti rugi hingga penetapan eksekusi sejak 2018 lalu. "Prosesnya dari 2018 dan permohonan eksekusi baru terlaksana sekarang. Untuk penaksiran harga ganti rugi, dilakukan KJPP sesuai NJOP, jadi nilai penggantian itu sesuai dengan aturan," ungkap Dendri.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, pihaknya mengerahkan ratusan personel untuk mencegah potensi gesekan di lapangan. "Total personel gabungan yang terlibat sebanyak 600 orang yang ditugaskan juga membantu mengangkut dan menyewakan rumah sementara," kata Saptono di lokasi.

Sebelumnya, eksekusi lahan untuk proyek kereta cepat juga sudah dilakukan terhadap lima rumah di Kampung Hegarmanah, Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah pada pekan lalu. Meski ada penolakan warga, eksekusi itu berjalan kondusif. (DG)

---

Baca Juga

Antaranews.com

Citeureup Bogor Masuk Zona Merah Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 21:30 WIB
Jumlah zona merah Covid-19 di Kabupaten Bogor menjadi sembilan...
MI/John Lewar

Bupati Manggarai Barat Serukan Gunakan Masker, Warga: Stok Kosong

👤John Lewar 🕔Selasa 07 April 2020, 21:08 WIB
"Sudah diimbau ke seluruh masyarakat. Karena virus ini bisa menyerang melalui pernafasan,"...
MI/Reza Sunarya

Pemkab Subang Temukan Kasus Pertama Positif Covid-19

👤Reza Sunarya 🕔Selasa 07 April 2020, 21:05 WIB
PEMERINTAH Kabupaten Subang, Jawa Barat mengkonfirmasi  1 pasien positif korona pertama di sana. Pasien merupakan warga  Subang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya