Senin 24 Februari 2020, 17:20 WIB

Paspor WNI yang Bergabung IS Diblokir oleh Kemenkumham

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Paspor WNI yang Bergabung IS Diblokir oleh Kemenkumham

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
ANT-201912-003815.jpg

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) diminta untuk melakukan pemblokiran terhadap paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang teridentifikasi terlibat dalam terorisme lintas negara atau Foreign Terorist Fighter (FTF) di Syuriah dan Iraq.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menuturkan data-data berisi nama dan alamat asal WNI yang terlibat dalam Islamic State Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tujuannya mencegah mereka kembali ke Indonesia.

"Mereka yang sudah teridentifikasi dengan mana dan alamat asal, sejak kapan bergabung dengan IS sekarang sudah mulai disetor ke Kementerian Hukum dan HAM paspornya diblokir agar tidak bisa masuk ke Indonesia," ucap Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta, hari ini.

Disampaikanya, pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan data-data WNI yang berangkat ke ISIS. Adapun mereka yang masih berusia di bawah 10 tahun dan sudah tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu), Mahfud mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan agar anak-anak itu diizinkan kembali ke Indonesia. Tetapi mengenai teknis penjemputan dan pembinaan yang akan dilakukan nanti, ia belum dapat memastikan sebab proses itu masih dikoordinasikan.

"Anak-anak di bawah umur 10 tahun yang yatim piatu akan dipulangkan kebijakannya sudah resmi. Soal kapan dan dimana bersifat tertutup kemudian ada yang belum boleh diumumkan kepada publik," ucapnya.

Proses identifikasi, terang Mahfud, masih terus dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebab WNI yang berangkat ke ISIS tersebar di pengungsian-pengusian. Hal itu yang ujar Mahfud, perlu dipastikan dan belum dapat diumumkan kepada publik.

Baca juga: Menkopolhukam: Pencabutan Status WNI Eks IS Lewat Kepmenkumham

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan proses pencabutan status kewarganegaraan warga negara yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan IS, tidak perlu melalui proses pengadilan.

Pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI di luar negeri yang terlibat jaringan terorisme, termasuk jaringan Islamic State (IS). Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait pada 11 Februari 2020.

Sebanyak 689 WNI di jaringan FTF itu kini berada di Suriah, Turki, Afghanistan dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF. Keputusan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya demi menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia.(OL-4)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Yasonna Tuding Penolak Pembebasan Napi Tumpul Rasa Kemanusiaan

👤Antara 🕔Minggu 05 April 2020, 10:09 WIB
Menurut Yasonna, kritik tersebut lebih banyak berimajinasi dan...
MI/MOHAMAD IRFAN

Mahfud Pastikan Koruptor Bisa Physical Distancing di Lapas

👤Antara 🕔Minggu 05 April 2020, 10:00 WIB
"Pelaku tindak pidana korupsi itu tidak uyuk-uyukan (berjubel) juga sih, tempatnya sudah luas, sudah bisa melakukan physical...
Dok Metro TV

Perppu Pilkada Bagus jika Terbit Akhir Mei

👤Van/Cah/Pro/Uta/P-1 🕔Minggu 05 April 2020, 08:50 WIB
Jika ingin menunda lagi, apalagi menunda seluruh tahapan pilkada, KPU membutuhkan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya