Senin 24 Februari 2020, 14:45 WIB

RUU Cipta Kerja Jadi Dasar Transformasi Ekonomi Jilid III

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
RUU Cipta Kerja Jadi Dasar Transformasi Ekonomi Jilid III

Antara
Massa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (12/2/2020), mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Omnibus Law.

 

SEJAK 1965 Indonesia telah melakukan dua kali transformasi ekonomi yang kerap dilandasi krisis politik, krisis ekonomi, dan intervensi pihak asing. Pergeseran Orde Lama ke Orde Baru menjadi pijakan awal transfromasi Indonesia dilakukan pada 1967.

Kala itu pula ekonomi Indonesia mengalami hyperinflasi dibarengi dengan tekanan dari berbagai negara luar. Respon pemerintah saat itu ialah mengeluarkan berbagai produk hukum baru untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia seperti dibuatnya UU terkait Penanaman Modal Asing (PMA).

Kali kedua, di 1998 Indonesia kembali melakukan transformasi ekonomi pascakrisis moneter dan runtuhnya rezim Orde Baru. Waktu itu intervensi asing turut terlibat dalam proses transformasi ekonomi nasional.

Baca juga: Didemo Buruh, Begini Isi Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law

Hasilnya, dibentuklah UU Persaingan Usaha, UU KPK, UU Pers, UU Perbankan yang banyak berpengaruh pada perekonomiam Indonesia saat ini. Tak ketinggalan, Letter Of Intent (LOI) yang diberikan oleh International Monetary Fund (IMF) sebesar US$43 miliar memberi andil pada transformasi tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan pidato pembuka dalam Economic Forum bertajuk 'Omnibus Law dan Transformasi Percepatan Ekonomi' yang digelar oleh IDX Channel, Senin, Jakarta, (24/2).

Susi, sapaan karib Susiwijono, menambahkan, pemerintah telah berkaca dan belajar banyak hal dari dua transformasi yang sudah dilakukan pada masa lampau. Kini, pemerintah berinisiatif untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.

Hal itu ditandai dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan skema Omnibus Law. Susi meyakini, melalui produk hukum itu, perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik dan berdaya tahan di masa mendatang.

"Sekarang saatnya untuk mulai transformasi ekonomi. Di RPJMN 2020-2024 kemarin, transformasi ekonomi akan mengubah struktur ekonomi kita. Kita akan reformasi struktural untuk menjangkau visi 2045 di dan juga sebagai strategi kita keluar dari middle income trap. Ini momentum transformasi ekonomi jilid 3," ujar Susi.

Dalam RUU itu, imbuhnya, pemerintah mengusulkan untuk mengubah, mengganti, menghilangkan serta menghidupkan kembali pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Itu dilakukan dengan satu tujuan untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

RUU yang telah diserahkan ke DPR pada medio Februari 2020 itu nantinya akan memiliki 79 UU yang masuk 15 bab dan 174 pasal. Sedangkan sebanyak 80 UU dan 1.245 pasal terdampak dari produk hukum sapu jagat tersebut. (Mir/A-3)

Baca Juga

ISTIMEWA

8,5 Juta Pelanggan Sudah Dapat Nikmati Token Listrik Gratis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:07 WIB
Khusus 11 juta pelanggan yang menggunakan kWh meter prabayar, pelanggan akan mendapatkan token listrik berdasarkan penggunaan terbesar...
ANTARA

Menaker Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Insentif Selama 4 Bulan

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:45 WIB
Pemerintah terus berusaha menekan dampak pandemi virus korona (Covid-19), salah satunya dengan memberikan bantuan kepada pekerja yang...
Ilustrasi

KPPOD Ungkap Daerah Kesulitan Realokasi APBD untuk Tangani Pandem

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:31 WIB
Pemerintah pusat disarankan untuk segera melakukan transfer ke daerah supaya kepala daerah dapat melakukan realokasi anggaran dari Anggaran...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya