Senin 24 Februari 2020, 14:36 WIB

Rano Karno Bantah Kecipratan Uang Panas Rp1,5 Miliar

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Rano Karno Bantah Kecipratan Uang Panas Rp1,5 Miliar

Antara
Mantan Gubernur Banten Rano Karno saat mempromosikan film Si Doel The Movie 2 di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

 

MANTAN Gubernur Banten, Rano Karno, memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Politikus PDIP itu sebelumnya sudah dua kali mangkir dari panggilan jaksa untuk bersaksi di persidangan terdakwa Wawan soal kasus korupsi alkes Banten dan Tangerang Selatan serta kasus pencucian uang.

Dalam persidangan, Rano ditanyai oleh Jaksa KPK Roy Riady soal adanya dugaan aliran uang Rp1,5 miliar. Hal ini mengonfirmasi pernyataan mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama, Ferdy Prawiradiredja.

Baca juga:  Rano Karno Disebut Kecipratan Rp700 Juta dari Kasus Alkes Banten

Jaksa KPK menanyai Rano soal pernah atau tidak Pemerintah Provinsi Banten mengadakan acara di Hotel Ratu. Rano pun mengaku lupa atas kejadian yang dipertanyakan Jaksa.

"Pernah mengadakan acara di Hotel Ratu?," tanya Jaksa KPK, Senin (24/2) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Lupa saya," ucap Rano.

Kemudian Jaksa KPK menelisik soal keterangan Ferdy di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (20/2). Ferdy mengaku memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Rano melalui ajudannya yang bernama Yadi.

"Keterangan Ferdy diperiksa di persidangan dia mengaku pernah memberikan uang Rp1,5 miliar?," tanya Jaksa KPK.

Mendengar pernyataan Jaksa, Rano menyebut keterangan yang diberikan Ferdy di persidangan terkesan aneh. Dia pun telah mengetahui keterangan Ferdy dari pemberitaan media massa.

"Saya membaca berita ini agak aneh, dikatakan uang ditaruh kantong kertas yang dibeli di toko buku, saya tidak terima (Rp1,5 miliar),” ujar Rano dengan pernyataan lantang.

Sebelumnya, nama Rano pernah disebut turut menerima uang dalam sidang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Adapun fakta itu diungkapkan oleh eks pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradiredja.

Dia mengaku pernah diintruksikan oleh atasannya untuk memberikan sejumlah uang kepada Rano Karno saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

"Oh, iya (ada perintah untuk beri uang ke Rano Karno). Waktu itu sempat Pak Wawan nyuruh saya buat kirim uang ke Rano. Cuma saya lupa kejadiannya tahun berapa," kata Ferdy, saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Kamis (20/2).

Uang itu, kata Fredy, diberikan secara tunai melalui anak buah Rano Karno. Adapun uang yang diberikannya sebesar Rp1,5 miliar. Namun, dia tak ingat waktu pemberian tersebut.

"(Jumlahnya) Rp1,5 miliar. Diserahkan di Hotel Ratu, itu hotelnya di Serang," ucap Ferdy.

Namun, dia mengaku tak tahu sumber aliran uang tersebut. Dia menduga uang tersebut bersumber dari salah satu kantor Wawan yang ada di Jakarta dan seorang anak buah Wawan yang berada di Serang bernama Yayah Rodiah.

"Saya enggak tahu dari mana, kan saya diperintah Pak Wawan. Kalau enggak salah sebagian dari kas kantor Pak Wawan yang di The East sama sebagian disiapkan di Serang," pungkas Ferdy.

Dalam perkara ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.

Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp579,776 miliar. Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Dmr/A-3)

Baca Juga

MI/AGUS MULYAWAN

Hasil Rapid Test, 3 Pegawai dan 1 OB di DPR Positif Covid-19

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:22 WIB
Indra menuturkan, keempat orang yang terindikasi positif korona melalui rapid test tersebut belum bisa 100% dikatakan sebagai pasien...
Dok MI

Niat Menkumham Bebaskan Koruptor Bakal Menjauhkan Efek Jera

👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:07 WIB
Berdasarkan data ICW, rata-rata vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan...
Ilustrasi

Begini Kronologi Kecelakaan Tragis Wakil Jaksa Agung Arminsyah

👤Astri Novaria 🕔Sabtu 04 April 2020, 18:06 WIB
Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di tol Jagorawi KM 13 pada pukul 14.25, Sabtu (4/4)...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya