Senin 24 Februari 2020, 14:01 WIB

Penegakan Hukum Perkuat Percepat Pembangunan Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penegakan Hukum Perkuat Percepat Pembangunan Daerah

Istimewa/DPD
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

 

DEWAN Perwakilan Derah (DPD) RI mendorong percepatan dan pembangunan daerah sesuai harapan Presiden Jokowi. Strategi Indonesia sentris ini akan semakin cepat terwujud dengan penegakan serta kepastian hukum.

"Percepatan pembangunan daerah, di situlah kepentingan kami, DPD RI, sebagai wakil daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Menurut LaNyala, arahan Presiden Jokowi sudah tepat bahwa pembangunan Indonesia harus menggunakan pendekatan Indonesia sentris. Artinya, tegasnya, pembangun harus dilakukan secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah.

"Jika daerah maju, maka Indonesia juga pasti maju. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, sekali lagi, titik tekan tema seminar kali ini sebenarnya ada pada kalimat percepatan pembangunan daerah," jelasnya.

Ia berharap para semua lembaga terkhusus penegak hukum memberikan arahan kepada kepala daerah supaya pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum. Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," tuturnya.

Penegakan hukum secara baik dan benar harus dihormati. "Namun percepatan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, perlu kita dukung dan prioritaskan. Terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan menciptakan kepastian hukum akan investasi," pungkasnya. (Cah/OL-09)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...
MI/SUSANTO

Besok, Pemerintah Putuskan Kebijakan Mudik Lebaran

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:17 WIB
"Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan nantinya akan dikeluarkan oleh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya