Senin 24 Februari 2020, 14:01 WIB

Penegakan Hukum Perkuat Percepat Pembangunan Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penegakan Hukum Perkuat Percepat Pembangunan Daerah

Istimewa/DPD
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

 

DEWAN Perwakilan Derah (DPD) RI mendorong percepatan dan pembangunan daerah sesuai harapan Presiden Jokowi. Strategi Indonesia sentris ini akan semakin cepat terwujud dengan penegakan serta kepastian hukum.

"Percepatan pembangunan daerah, di situlah kepentingan kami, DPD RI, sebagai wakil daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Menurut LaNyala, arahan Presiden Jokowi sudah tepat bahwa pembangunan Indonesia harus menggunakan pendekatan Indonesia sentris. Artinya, tegasnya, pembangun harus dilakukan secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah.

"Jika daerah maju, maka Indonesia juga pasti maju. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, sekali lagi, titik tekan tema seminar kali ini sebenarnya ada pada kalimat percepatan pembangunan daerah," jelasnya.

Ia berharap para semua lembaga terkhusus penegak hukum memberikan arahan kepada kepala daerah supaya pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum. Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," tuturnya.

Penegakan hukum secara baik dan benar harus dihormati. "Namun percepatan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, perlu kita dukung dan prioritaskan. Terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan menciptakan kepastian hukum akan investasi," pungkasnya. (Cah/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Risky Andrianto

Calon Perwira Remaja Harus Jaga Pancasila dan Kuasai Teknologi

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 10:36 WIB
Saat ini, bidang teknologi militer berkembang dengan sangat cepat. Instrumen persenjataan sudah dimodifikasi dengan kecerdasan...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kejagung Tunggu 12 Korporasi Kembalikan Dana Korupsi Jiwasraya

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 08 Juli 2020, 09:58 WIB
Dari 13 manajemen investasi (MI) baru PT Sinarmas Asset Management yang menyerahkan uang kerugian negara hasil hitungan Badan...
 ANTARA/HO-BNPT

Perlu Sinergitas TNI dan Polri dalam Penanggulangan Terorisme

👤Antara 🕔Rabu 08 Juli 2020, 09:45 WIB
Penanggulangan terorisme di Indonesia adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk aparat pertahanan dan keamanan dari unsur TNI dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya