Minggu 23 Februari 2020, 16:00 WIB

Mega Ingin PDIP Jadi Partai Berbasis Kader

Widhoroso | Politik dan Hukum
Mega Ingin PDIP Jadi Partai Berbasis Kader

ANTARA
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pengumuman calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2020.

 

PERNYATAAN keras Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan kerabat beberapa pengurus dan tokoh senior PDIP dinilai sebagai sinyal keinginan kuat Megawati menjadikan partai berlambang banteng moncong putih itu menjadi partai berbasis kader.   

"Bisa dimaknai bahwa dari pernyataan itu ada keinginan kuat dari Megawati agar PDIP menjadi partai modern yang berbasis kader, bukan berdasarkan nepotisme. Untuk jangka panjang keinginan Megawati tersebut akan membuat PDIP menjadi partai yang sehat," ujar pengamat sosial politik Rudi S Kamri di Jakarta, Sabtu (22/2).

Menurut Rudi, ini adalah yang pertama kali Megawati mengungkapkan hal seperti itu secara terbuka. Ia menilai ini menjadi tamparan keras bagi petinggi dan tokoh senior PDIP yang selama ini melakukan praktik nepotisme dalam pilkada atau pemilu.

Keinginan Megawati itu, dinilai Rudi bertabrakan dengan upaya dari beberapa tokoh senior PDIP yang berkepentingan memajukan kerabat terdekatnya untuk menfaatkan kendaraan partai demi mendapatkan kekuasaan. "Sebagai contoh dalam Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, ada beberapa tokoh senior PDIP yang memaksakan anaknya maju. Di Kota Blitar, Jawa Timur, misalnya, anak dari mantan Wali Kota Blitar yang tengah terjerat kasus korupsi dipaksakan maju dalam Pilkada 2020," jelasnya.

Rudi juga mencontohkan majunya anak sulung tokoh senior PDIP Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab dipanggil Dhito, maju sebagai calon Bupati Kediri pada Pilkada 2020. "Padahal lazimnya partai modern, survei senantiasa digunakan untuk mengetes elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat," sambung Rudi.

Menurut Rudi, hal menarik untuk ditunggu adalah respon terkait pernyataan Megaawat tersebut. Jika penyataan Megawati diabaikan, ia menilai itu merupakan pembangkangan atau insubordinasi terhadap perintah ketua umum.

"Ini ujian serius bagi kredibilitas PDIP untuk membersihkan nama besarnya agar terbebas dari citra partai yang nepotis. Di samping itu, juga ujian bagi marwah dan kehormatan Megawati apakah masih punya pengaruh kuat tidak," papar dia. (RO/R-1)

Baca Juga

Iustrasi

Kegiatan Kampanye Meningkat, Kasus Covid Ikut Naik

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 05:32 WIB
Bawaslu mencatat kegiatan kampanye terbatas meningkat di sejumlah provinsi yang menggelar pilkada gubernur. Tapi kasus covid-19 di...
Dok.Metro TV

Upah Minimum 2021 Jadi Jalan Tengah

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 04:39 WIB
Gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak...
Zoom/Medcom.id

Semangat Sumpah Pemuda Elan untuk Bangkit

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 04:11 WIB
Kaum muda perlu mengambil hikmah bahwa pandemi covid-19 telah mengubah tatanan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya