Minggu 23 Februari 2020, 20:44 WIB

Anggota DPD Aceh: Nikah Si Miskin dan Si Kaya bukan Solusi

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Anggota DPD Aceh: Nikah Si Miskin dan Si Kaya bukan Solusi

Antara
Buku dan kartu nikah yang dilengkapi barcode di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/10/2019).

 

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Fadhil Rahmi, mengatakan telah dilakukan upaya pernikahan si kaya dengan si miskin di Aceh. Namun, hal itu ternyata tidak menjamin upaya pengentasan kemiskinan berdampak bagi masyarakat Aceh.

"Ini tidak segaris ya dengan permasalahan. Mungkin ini juga menjawab wacana dari Pak Menteri bahwasanya fatwa menikahkan yang kaya dengan yang miskin atau sebaliknya bukan solusinya pengentasan kemiskinan terbukti bukan solusi (di Aceh)," papar Fadhil kepada Media Indonesia, Minggu (23/2).

Baca juga:Si Kaya Nikahi Si Miskin, Sekjen MUI: Itu Perbuatan Mulia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi menyampaikan penyataan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan dijadikan fatwa menuai kontroversi.

Lebih jauh Fadhil menegaskan, faktor kemiskinan di Aceh tentunya bukan karena faktor tidak baiknya pernikahan si kaya menikahi si miskin. Namun, ada faktor lainnya yang perlu evaluasi dalam penggunaan dan alokasi dana Otsus serta dana APBA.

"Kemiskinan di Aceh mungkin ada hal yang perlu dilakukan evaluasi dalam distribusi anggaran yang ada selama ini," pungkasnya.

Fadhil Rahmi mengatakan memilih pasangan itu tidak harus dilatarbelakangi faktor kemiskinan. Apalagi dalam agama ada empat kriteria dalam memilih pasangan.

"Pilihlah pasanganmu karena dia kaya, karena dia cantik, baik nasabnya, dan karena agamanya. Jadi memang tidak ada kewajiban khusus (karena miskin)," kata Fadhil.

Dirinya mengaku anjuran si kaya menikahi si miskin tentunya tidak menjadi solusi utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, apabila cara itu dilakukan pastinya tidak ada larangan dalam agama.

"Jikapun dilakukan sah-sah saja apabila Pak Menteri mewacanakan itu, tetapi saya lihat itu hanya sekadar anjuran mungkin bisa kita tanya keseriusan beliau karena wacana seperti itu juga akan diseleksi sendiri oleh aturan yang ada dan kebiasaan atau budaya yang ada," sebutnya. (Fer/A-3)

Baca Juga

Istimewa

Mumpung Di Rumah Saja, Saatnya Mengasah Kemampuan Berbisnis

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 April 2020, 08:22 WIB
Danar mengajak para pelaku UMKM, terutama kaum milenial yang saat ini sedang terdampak usahanya untuk memanfaatkan platform online...
MI/TRI SUBARKAH

Aduh, Ini mah Malah Tambah Penyakit

👤Tri Subarkah/X-7 🕔Selasa 07 April 2020, 07:20 WIB
Para pasien beserta pendamping mereka antre proses screening saat berobat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta,...
Ebet

Polusi Udara Tingkatkan Risiko Demensia

👤Daily Mail/Nur/X-3 🕔Selasa 07 April 2020, 06:20 WIB
Kami dapat menemukan 364 kasus demensia. Kami mengamati bahwa mereka yang menderita demensia terpapar pada tingkat polusi udara yang lebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya