Minggu 23 Februari 2020, 19:13 WIB

Penarikan Wewenang Perizinan ke Pusat Dinilai Inkonstitusional

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Penarikan Wewenang Perizinan ke Pusat Dinilai Inkonstitusional

MI/ Susanto
Bivitri Susanti

 

PENGAMAT hukum tata negara Bivitri Susanti menilai upaya pemerintah pusat untuk menarik sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dan tercantum dalam draft RUU Cipta Kerja berlawanan dengan konstitusi. Pasalnya, upaya tersebut berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang dijamin di Pasal 18 UUD 1945.

“Kalau wewenang tersebut dikembalikan ke pusat, sama artinya seperti kondisi masa lalu di mana daerah merupakan bawahan pusat. Ini inkonstitusional,” kata Bivitri ketika dihubungi, Minggu.

 

Baca juga: Cegah Gubernur Rasa Presiden

 

Bivitri menjelaskan, dalam penafsirannya konsep desentralisasi yang ada dalam UUD 1945 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Sementara, pemerintah membuat draft RUU Cipta Kerja hanya demi efisiensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. “Akhirnya efisiensi yang diinginkan ini justru menabrak UU lain bahkan konstitusi,” ujarnya.

Bivitri menyarankan agar pemerintah menarik kembali seluruh draft RUU yang tengah menjadi di masyarakat tersebut. Pasalnya, proses perumusan RUU ini sejak awal sudah keliru secara fundamental. “Harusnya ajak daerah terlibat dalam pembahasan draft awalnya. Jadi bukan hanya tambal sulam seperti sekarang yang kalau pun diimplementasikan tidak akan jalan,” tegasnya.

Ketika dimintai tanggapannya terkait dengan kemungkinan hilang wewenang pemda apabila RUU Cipta Kerja diberlakukan, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri Hudori mengatakan, pihaknya belum bisa memberi tanggapan. “Kami masih akan bicarakan di Kantor Kemenko Perekonomian,” katanya ketika dihubungi. (OL-8)

Baca Juga

INSTAGRAM/KYAI_MARUFAMIN

Wapres: Pemerintah Siapkan Rp22 T untuk Digitalisasi Pemerintahan

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:27 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...
Istimewa

Pengamat: Reshuflle, Obat Pahit Terbaik Jokowi Menuju New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:20 WIB
PRESIDEN Jokowi membutuhkan menteri Kabinet Indonesia Maju yang punya karakter asli sebagai pekerja keras, cepat, tanggap, responsif, jujur...
MI/Briyan B Hendro

Lebih dari 22 Triliun Disiapkan Pemerintah untuk Digitalisasi

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:14 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya