Sabtu 22 Februari 2020, 09:50 WIB

Persepi Dorong Pemerintah Manfaatkan Hasil Survei

Deden M Rojani | Politik dan Hukum
Persepi Dorong Pemerintah Manfaatkan Hasil Survei

MI/PIUS ERLANGGA
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte.

 

PERKUMPULAN Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mendorong pemerintah untuk semakin menggunakan data hasil riset, termasuk survei opini publik, untuk proses pengambilan kebijakan publik.

Hal itu merupakan salah satu poin prioritas Persepi yang mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Persepi, di Jakarta, kema-rin. Pada munas itu, Philips J Vermonte yang juga Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) kembali terpilih sebagai ketua umum untuk periode kedua 2019-2024.

Philips, saat memaparkan prioritas Perpepsi dalam lima tahun mendatang, mengatakan selain tentang penggunaan hasil riset, Persepi akan meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan kompetensi anggota melalui standardisasi metodologi dan alat ukur riset. Dia pun menggalakkan kegiatan berbagi pengetahuan ilmiah.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengingatkan dalam penyusunan riset dan penelitian oleh lembaga survei harus sesuai kaidah ilmiah.

Pasalnya, setiap menjelang kontestasi pemilu kerap muncul lembaga survei abal-abal. Alih-alih mengedepankan kepentingan publik, lembaga survei karbitan itu kerap membuat gaduh dengan data-datanya yang tidak objektif.

Hamdi menyebut ada bebe-rapa faktor yang harus dilakukan lembaga survei, di antaranya menjaga standar mutu dan kualifikasi kompetensi anggota dalam hal metodologi dan penguasaan akan metodologi riset. Selain itu, harus secara berkala melakukan penyegaran metodologi untuk anggota.

Hamdi menyatakan Dewan Etik Persepi selalu mengawasi lembaga anggotanya. "Kalau ada aduan, pasti Dewan Etik akan audit total bila ada anggota yang diadukan. Selama ini yang bikin ricuh di publik itu alhamdulillah tidak pernah anggota Persepi," ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Ia menjelaskan justru yang menjadi permasalahan rumit ialah lembaga survei yang bukan anggota Persepi. Secara struktural, tidak ada kewenangan menindak lembaga tersebut. Namun, untuk kepentingan publik, secara tidak langsung masyarakatlah pengawas.

Saat ini terdapat 38 lembaga yang tergabung dalam Persepi, di antaranya CSIS, Charta Politika, SMRC, Voxpol, dan Indo Barometer. (Dmr/P-2)

Baca Juga

Antara

Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 08 April 2020, 19:05 WIB
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona belum...
MI/M Irfan

Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 18:05 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada...
Antara

Soal Transfer Uang buat DP Mobil Anggota DPR, Sekjen: Dipending

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 17:55 WIB
Indra Iskandar mengatakan rencana pemberian uang muka pembelian kendaraan anggota DPR itu telah diputuskan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya