Sabtu 22 Februari 2020, 09:00 WIB

Rancangan UU Cipta Kerja Perlu Disusun Ulang

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Rancangan UU Cipta Kerja Perlu Disusun Ulang

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Guru Besar Ilmu Hukum UI, Hikmahanto Juwana,

 

GURU Besar Ilmu Hukum UI Hikmahanto Juwana mengatakan sebaiknya draf RUU Cipta Kerja ditarik kembali. Memperbaiki RUU itu harus dilakukan secara menyeluruh dan fundamental.

Menurutnya kesalahan pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja terjadi di beberapa lapisan. Mulai dari drafter atau penyusun draf, hingga Kementerian Hukum dan HAM.

"Kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada drafter saja, mengingat Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Perundang-undangan perlu melakukan verifikasi atau pengujian sebelum diserahkan ke DPR," ujar Hikmahanto.

Kementerian Hukum dan HAM harus juga menghayati apa yang dipikirkan Presiden. Tanpa menghayati, sulit bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi. Peran lain dari Kementerian Hukum dan HAM ialah memastikan agar RUU Cipta Kerja sesuai dengan koridor Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses ini sepertinya yang tidak dilampaui RUU Cipta Kerja sehingga staf khusus Presiden menganggap RUU tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden," ujarnya.

Dalam konteks demikian, menurut Hikmahanto, masukan dan perbaikan tidak bisa dilakukan pasal per pasal RUU yang ada di tangan DPR. Ini karena secara fundamental RUU ini sudah tidak sesuai dengan keinginan Presiden.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menilai tidak perlu ada penarikan kembali draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Perbaikan bisa dilakukan melalui pembahasan di DPR.

Seperti diketahui, berbagai penolakan terhadap isi RUU Cipta Kerja terus bermunculan. Selain itu, pemerintah mengatakan ada kesalahan dalam pengetikan isi Pasal 170 RUU Cipta Kerja di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah dapat mengubah UU tanpa proses di DPR.

"Kalau menurut saya diperbaiki pada saat pembahasan bersama di DPR saja antara pemerintah dan DPR. Mana yang salah ketik, salah persepsi, itu disamakan.''

Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung menambahkan dalam omnibus law harus disertakan aturan agar kepala daerah mau mempermudah masuknya investasi. Dengan begitu ada payung hukum yang bisa digunakan pemerintah pusat agar kepala daerah tidak membuat kebijakan yang menghambat investasi. (Pro/P-1)

Baca Juga

Antara

Samakan Pemahaman Soal PSBB

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 April 2020, 05:25 WIB
Kepala daerah diminta cermat sebelum mengajukan permohonan PSBB, terutama terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar...
MI/M Irfan

Wakil Rakyat Minta TNI Dilibatkan Penuh Tangani Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 21:09 WIB
Permintaan itu berkaitan dengan distribusi alat pelindung diri (APD), arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial...
Istimewa

DPD RI Pilih Kawal Kebijakan Daerah, Ketimbang Kritik Pemerintah

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 20:28 WIB
DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya