Sabtu 22 Februari 2020, 05:00 WIB

Erick Thohir Bakal Bentuk 15 Subholding BUMN

Van/E-3 | Ekonomi
Erick Thohir Bakal Bentuk 15 Subholding BUMN

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini pihaknya tengah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Pembentukan subholding itu bertujuan agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih solid.

Sebanyak 142 perusahaan BUMN nantinya akan digabungkan ke dalam 15 subholding yang ditangani kedua wakil menteri (wamen) BUMN, kemudian setiap wamen akan mengelola tujuh subholding. Sementara itu, satu subholding tersisa akan terdiri atas BUMN dead-weight, yakni perusahaan yang tidak sehat.

"Ya, kira-kira 15 (subholding), tapi belum selesai. Ini lagi di-mapping karena tidak mungkin wamen-wamen, termasuk saya, mengontrol 142 perusahaan. Belum tambah lagi perusahaan anak, cucu, dan cicit," ungkap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.

"Kami mau ada fokus bisnisnya supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif, value chain-nya nyambung, dan menciptakan expertise dan bersaing," katanya.

Erick menjelaskan perusahaan BUMN yang masuk golongan dead-weight akan di-review lagi terkait kebijakan merger atau likuidasi. Dalam review itu akan dipetakan BUMN yang secara bisnis tidak sehat, tetapi secara fungsinya sangat berkaitan dengan penugasan negara.

Dia menambahkan, terkait kebijakan merger dan likuidasi pihaknya membutuhkan review dari komisaris perusahaan BUMN. Hal ini mengingat komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang lebih paham kinerja perusahaan BUMN dan anak usahanya.

Erick mencontohkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. yang saat ini sudah siap untuk membubarkan lima anak usahanya. Hal itu bukan atas dasar permintaannya, melainkan berdasarkan hasil review dewan komisaris Garuda sendiri.

"Proses likuidasi ini dari komisaris dan direksi karena kan mereka yang bisa melihat duluan apa saja yang tidak efisien. Jadi, diutamakan direksi dan komisaris yang mengambil keputusan karena mereka yang mengurus day to day," pungkasnya. (Van/E-3)

Baca Juga

MI/ARYA MANGGALA

Tarif Baru Wajib Pajak Badan Bisa Diberlakukan

👤Wan/E-1 🕔Minggu 05 April 2020, 07:50 WIB
Untuk masa pajak April 2020, dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, tetapi sudah menggunakan tarif baru,...
Dok Setkab

Pemerintah telah Antisipasi Maraknya PHK

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Minggu 05 April 2020, 07:45 WIB
Pemegang kartu prakerja menerima total bantuan Rp3.550.000. Rinciannya, insentif Rp600 ribu selama empat bulan, biaya survei senilai...
MI/ROMMY PUJIANTO

Hari Ini, Donasi LG untuk Covid-19 Tiba di Indonesia

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Minggu 05 April 2020, 07:30 WIB
Perusahaan elektronik asal Korea Selatan, LG, merealisasikan janji untuk memberikan bantuan bagi penanggulangan wabah  virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya