Kamis 20 Februari 2020, 19:55 WIB

Pakar Otonomi Daerah: Pemerintah Pusat Tidak Bergigi di Daerah

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pakar Otonomi Daerah: Pemerintah Pusat Tidak Bergigi di Daerah

MI
Ilustrasi

 

PAKAR otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah pusat saat ini kesulitan mengatur kepala daerah agar mau mengikuti kebijakan nasional strategis yang ditetapkan. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki instrumen koordinasi dan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakannya di daerah.

“Ya wajar saja di era otonomi daerah pada masa reformasi ini banyak kebijakan nasional di daerah yang tidak jalan. Pemerintah memang tidak punya gigi dan memaksa kepala daerah karena tidak ada instrumen untuk menindaknya,” katanya ketika dihubungi, Kamis, (20/2)

 

Baca juga: Mendagri: Ada Kepala Daerah Enggan Ikut Instruksi Presiden

 

Menurutnya, pemerintah pusat harus membuat mekanisme baru agar kebijakannya seperti investasi maupun layanan publik bisa diterapkan di daerah. Djohermansyah menyarankan ke pemerintah untuk membentuk kantor perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Kantor ini terdiri dari personel lintas kementerian yang ditempatkan di daerah untuk mengawasi program nasional. Sebab tidak mungkin presiden atau menteri yang langsung turun ke daerah setiap saat untuk mengurus masalah investasi maupun peningkatan layanan publik,” tegasnya.

Djohermansyah menjelaskan, adanya kantor perwakilan tersebut bisa mengawal kerja rutin gubernur maupun bupati/walikota. “Kepala kantor perwakilan ini bisa rutin mengundang kepala daerah untuk berkoordinasi mengenai program nasional,” ujarnya.

Konsekuensinya, ungkap Djohermansyah, fungsi gubernur ke depan hanya menjadi kepala daerah otonom. Sementara fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat diserahkan ke kepala perwakilan pemerintah tersebut. “Namun harus ada revisi UU Pemda dulu,” ujarnya. (OL-8)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Presiden Minta Disiplin Sosial Protokol Kesehatan Diperketat

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:25 WIB
Protokol kesehatan akan diberlakukan di semua sektor aktivitas mulai dari pemerintahan, perekonomian hingga keseharian...
Tangkapan layar Youtube Deddy Corbuzier

Soal Siti Fadilah, DitjenPas dan Rutan Pondok Bambu Disebut Lalai

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 27 Mei 2020, 09:04 WIB
"Tentunya, jika pihak Ditjen Pemasyarakatan mengikuti protokoler pendampingan berobat warga binaan secara ketat, wawancara ini tidak...
MI/Gino F Hadi

Remisi Gayus Tambunan Dinilai Langgar Aturan

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 27 Mei 2020, 08:30 WIB
Salah satu ketentuan penerima remisi harus menjadi justice collaborator...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya