Kamis 20 Februari 2020, 19:32 WIB

KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten

MI/Susanto
Pimpinan DPR dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar konperensi pers terkait RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen.

 

DALAM isi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, terdapat ketentuan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bertujuan memudahkan kegiatan berusaha.

Namun, peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Henny Prasetyowati, melihat adanya aturan tidak konsisten antara penghapusan IMB dan ketentuan di bawahnya. Meski terdapat aturan penghapusan IMB, namun di bagian pajak dan retribusi masih dilakukan pemungutan.

Sementara itu, IMB merupakan salah satu faktor yang bisa menghasilkan retribusi bagi daerah dalam jumlah besar. IMB yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD), nilainya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Bermasalah, DPR Tak Yakin Pemerintah Salah Ketik

“Inikan sesuatu yang tidak konsisten. Isu IMB-nya dihapuskan, tetapi di bagian retribusi masih ada penarikan. Ini kemungkinan ada konteks yang tidak dimasukkan, atau karena salah penulisan. Tapi Omnibus Law sepertinya tidak ada salah penulisan,” pungkas Henny kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/2).

Oleh karena itu, pihaknya berharap penyusunan RUU Cipta Kerja diperkuat koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Jika tidak demikian, pihaknya khawatir akan terjadi pencabutan kewenangan dalam aturan lainnya.

Pihaknya memandang ada ketentuan di aturan sapu jagat yang berpotensi mencabut kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, pemda dinilainya tidak akan melakukan kewenangan jika tidak berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dikhawatirkan membuat pelaksaan RUU Cipta Kerja di daerah sulit dilakukan, karena kurangnya dukungan daerah yang kehilangan kewenangan.

“Berarti ada pencabutan kewenangan yang dimiiliki UU lain. Itu berbahaya juga, sehingga kami harap pembahasan Omnibus Law ini muncul bukan hanya pengambilan kewenangan, tapi kemudian ada koordinasi,” harapnya.(OL-11)

 

Baca Juga

MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...
MI/MOHAMAD IRFAN

Satgas Lawan Covid-19 DPR akan Rapat Gabungan Bahas New Normal

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:28 WIB
DPR akan mendengar kesiapan semua stake holder baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan skema new...
Medcom.id

KPU Laporkan Kebocoran Data ke Bareskrim Polri

👤Sri Utami 🕔Jumat 29 Mei 2020, 14:01 WIB
"Surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan media sosial tidak dibawa. Maka hari ini direncanakan KPU datang kembali ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya