Kamis 20 Februari 2020, 18:44 WIB

Mendagri: Ada Kepala Daerah Enggan Ikut Instruksi Presiden

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Mendagri: Ada Kepala Daerah Enggan Ikut Instruksi Presiden

Antara/Hafidz Mubarak
Mendagri Tito Karnavian (kanan), ikut membuka Rakornas Investiasi 2020 di Jakarta, yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

 

MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui ada pemimpin daerah yang belum menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Di dalam aturan tersebut, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah kepada Kepala BKPM. Selanjutnya, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, belum semua daerah memiliki DPMPTSP sampai sekarang.

Baca juga: Bahlil: Ada Gubernur Merasa Seperti Presiden di Negara Ini

"Tidak semua daerah memiliki nomenklatur seperti ini. Mereka punya nomenklatur lain. Tolong yang belum memiliki nomenklatur DMPTSP, ikuti nomenkaltur yang ada. Dan yang belum, tolong segera buat," tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).

Tito menilai beberapa kepala daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut, kemungkinan ragu menyerahkan kewenangan yang dimiliki.

"Kewenangan itu cenderung untuk menyimpang. Harus ada mekanisme-mekanisme norma, standar, prosedur dan kriteria, supaya tidak terjadi penyelewengan kewenangan," tuturnya.

Tito pun menyarankan para kepala daerah untuk merekomendasikan pihak yang tepat untuk ikut mengawasi kinerja DPMPTSP.(OL-11)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya