Kamis 20 Februari 2020, 06:40 WIB

Kebijakan Satu Peta dan Penanganan Konflik Agraria

Rivani Noor Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konflik Agraria dan Mediasi | Opini
Kebijakan Satu Peta dan Penanganan Konflik Agraria

ist

KAMIS, 6 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini pelaksanaan kebijakan satu peta sudah hampir rampung. Pemerintah telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari 85 peta tematik yang ditargetkan (Media Indonesia, 7 Februari 2020; Satu Peta Geospasial Hindarkan Overlapping).

Dengan peta spasial ini, menurut Presiden,"Kita bisa lebih fokus mengidentifkasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah."

Masih menurut berita yang sama, berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang statusnya tumpang tindih atau overlapping. Hal inilah yang memicu sengketa lahan dan menghambat kepastian.

Pernyataan Presiden Jokowi ini setidaknya menyiratkan tiga hal terkait tata guna lahan dan penanganan konflik agraria. Pertama, sengketa atau konflik lahan bersumber dari tumpang tindih lahan. Angka 77,3 juta bukan angka yang kecil, dan tentu saja dalam wilayah sebesar itu jumlah orang yang 'terlibat' konflik lahan sangat besar. Ini merupakan garis dasar untuk penanganan konflik lahan.

Kedua, kebijakan satu peta menjadi pedoman geospasial untuk penanganan konflik lahan. Langkah selanjutnya ialah menerjemahkan atau membumikan peta geospasial ke ranah tapak (kondisi lapangan).

Ketiga, diperlukan kerja bersama jajaran kementerian/kembaga dan pemerintah daerah agar kebijakan ini bisa terlaksana optimal.

Konflik lahan merupakan puncak gunung es dari ruwet dan kusutnya tata guna lahan di Indonesia dengan varian dampak multidimensional. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), jumlah pengaduan kasus konflik tenurial dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, 54 kasus (tahun 2015), 66 kasus (2016), 76 kasus (tahun 2017), 91 kasus (tahun 2018 dan 136 kasus (tahun 2019).

Rata-rata sumber kasus tenurial ialah tumpang-tindih lahan yang memunculkan klaim pihak masing-masing, terutama antara masyarakat dan pemegang izin pengelola kawasan hutan.

Hasil kajian dari Conflict Resolution Unit (CRU) tentang Tata Ruang, Kepastian Lahan dan Konflik Tumbukan Klaim Lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan yang diluncurkan bulan Juli 2019 menggambarkan dengan baik bagaimana pelaksanaan tata ruang di Indonesia belumlah sesuai harapan. Jangankan untuk mencegah konflik lahan, justru aturan tata ruang menjadi penyebab konflik lahan.

Membumikan data geospasial

Dalam konteks penanganan konflik lahan, data geospasial (DG) harus dilengkapi dengan pemetaan konflik, yang di antaranya meliputi subyek yang berada dalam lokasi atau area spasial, struktur atau relasi sosial, sistem nilai, perangkat budaya, dan kondisi fisik ekosistem. Data geospasial menunjukkan kondisi ruang bumi, sedangkan pemetaan konflik menyajikan apa isi dari ruang bumi tersebut.

Beberapa organisasi penggiat penanganan konflik lahan mengembangkan metode untuk pemetaan konflik lahan. Metode itu di antaranya ialah RaTA (rapid land tenure assesment) dan AGATA (analisis gaya bersengketa).

Kedua metode ini sering dipergunakan berbagai organisasi masyarakat sipil ketika melakukan pemetaan dan analisis konflik lahan. Kedua metode ini lahir dari proses panjang kerja bersama komunitas di tapak, membantu mereka mengurai konflik, memahaminya berdasarkan fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat, dan membangun ragam peta jalan penyelesaian.

Kemen LHK melalui Direktorat PKTHA mengembangkan metode pemetaan konflik lahan yang disebut dengan PAKTHA (Pedoman Asesmen Konflik Tenurial dan Hutan Adat).

Metode ini, secara subtansi, berisi 4 kompetensi dasar dengan 8 elemen yang penting dimiliki oleh asesor pemetaan konflik. Kompetensi ke-1 disebut prinsip dasar, yang terdiri atas 2 elemen yaitu elemen kepastian hukum dan keadilan sosial-ekonomi serta keadilan ekologis.

Kompetensi ke-2 dinamakan pendekatan etik-emik, yang mengandung elemen analisis etik-emik. Kemudian, kompetensi ke-3 ialah sistem pemetaan konflik yang berisi tiga elemen, yaitu elemen sejarah konflik, elemen faktor konflik dan elemen aktor konflik.

Yang terakhir ialah kompetensi pengorganisasian masyarakat, yang di dalamnya mengandung dua elemen, yaitu elemen sistem representatif masyarakat, serta, elemen tawaran tertinggi dan tawaran terendah dalam bernegosiasi.

Selain membangun metode, Kementerian LHK juga telah menerbitkan regulasi terkait penanganan konflik lahan, yaitu 1 regulasi setingkat permen (Permen No 84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan), dan 3 regulasi setingkat dirjen (Perdirjen No 4/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perdirjen No 6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Perdirjen No 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi).

Kerja bersama

Kebijakan satu peta merupakan keputusan politik Presiden yang akan mengubah banyak hal. Tidak hanya menyatukan 85 peta tematik yang selama ini 'terpecah' dan menimbulkan ragam tafsir dalam pelaksanaannya. Namun, itu juga akan mendorong perubahan dalam pola perencanaan ruang di daerah serta mengubah tata kerja birokrasi, termasuk di tingkat kementerian/lembaga. Bagaimana tidak? Karena peta ini menyatukan peta tematik di 34 provinsi sekaligus melibatkan 19 kementerian/lembaga sebagai wali data.

Tentu saja, kebijakan ini membutuhkan adaptasi bahkan transformasi pengetahuan dan budaya kerja. Atmosfer makna kebijakan satu peta bukan hanya teknis geospasial, tetapi kebijakan ini ialah kohesi politik kebijakan dengan transformasi budaya teknokrasi. Hal ini sangat relevan dalam percepatan penanganan konflik lahan. Karena selama ini, dalam beberapa kasus, konflik lahan juga bersumber belum sinkronnya peta tata guna lahan antarsektor.

Kebijakan satu peta merupakan sebuah bentuk koreksi terhadap kebijakan-kebijakan masa lalu yang membuat tata guna lahan menjadi eksklusif, tidak transparan, lemah kepastian hukum, bahkan menimbulkan kerentanan sosial.

Kerja sama antara para pihak, antarseluruh anak bangsa, tidak memandang asal-usul dan latar belakang sangat diperlukan. Kementerian/lembaga, terutama yang menjadi wali data sangat perlu membangun mekanisme kerja bersama yang dimaknai sebagai manajemen pengetahuan.

Kerja bersama bukanlah sesuatu yang statis dan datar, tetapi harus bernilai dinamis, membangun kompetensi serta inovatif (terobosan). Kebijakan satu peta membutuhkan koordinasi kuat kewenangan sektoral tata kelola SDA atau tata guna lahan dalam sebuah kebijakan kolektif untuk tata kelola lahan integratif dan berkelanjutan. Sebuah proses transformasi pengetahuan (epistimologi) dan cara kerja (teknokrasi partisipatif) yang akan membawa Indonesia lebih maju.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Esensi Korona dan Spiritualitas Milenial

👤Dimas Oky Nugroho Doktor Antropologi Politik UNSW Sydney, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa 🕔Selasa 07 April 2020, 07:40 WIB
Era milenial, eranya kaum muda yang tumbuh seiring dengan perkembangan era...
Dok. Pribadi

Menteri Ekonomi di Tengah Covid-19

👤Fithra Faisal Hastiadi Dosen FEB Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Next Policy 🕔Selasa 07 April 2020, 07:35 WIB
Dalam kondisi tekanan covid- 19 dan juga ancaman pengurangan aktivitas produksi, kabinet sekuel kedua ini tampak...
Antara

Pandemi Covid-19 dan Kesadaran Kolektif

👤Riris Andono Ahmad, Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Satgas Covid-19 UGM 🕔Senin 06 April 2020, 06:45 WIB
Pandemi kepanikan itu jauh lebih cepat menyebar jika dibandingkan dengan pandemi penyakitnya itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya