Rabu 19 Februari 2020, 20:33 WIB

KPK Diminta Periksa Dugaan Korupsi Bupati Maluku Barat Daya

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
KPK Diminta Periksa Dugaan Korupsi Bupati Maluku Barat Daya

Dok.Istimewa
Gedung Merah Putih KPK

 

FRONT Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, (MBD) Benyamin Thomas Noach.

Permintaan itu disampaikan FMHI ketika berorasi di depan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta. M Alif selaku kordinator aksi mengatakan bahwa Benyamin diduga terlibat kasus korupsi Anggaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Mendesak KPK segera tangkap beberapa oknum yang terlibat di dalam kasus pencucian anggaran SP2D Kab. Maluku Barat Daya yang merugikan negara miliaran rupiah," sebut M. Alif,  di Jakarta, Rabu (19/2).

Selain itu Alif juga meminta Kejaksaan Agung RI segera membentuk tim penyidik dan mengambil alih kasusnya dari tangan Kejaksaan Tinggi Maluku yang dinilai lamban menangani kasus tersebut.

"Meminta Kejagung ambil alih kasus tersebut bahkan juga Mabes Polri. Karena negeri akan hancur dengan ulah oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri bukan memikirkan kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Benyamin Thomas Noach sebelumnya menjabat Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) periode 2016-2021. Dia menggantikan Bupati Barnabas Orno yang terpilih sebagai Wagub Maluku periode 2019-2024.

Dari keterangan Alif, dugaan korupsi yang dilakukan Benyamin bermula ketika Pemda MBD mendapat hibah kapal ferry KMP Marsela seharga Rp35,30 miliar dari Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2010.

Untuk mengoperasikan KMP Marsela, Pemda MBD membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Kalwedo. Benjamin Noach ditunjuk menjadi Direktur Utama oleh Bupati Barnabas Orno.

Kemudian lewat APBD tahun 2012, Pemda MBD mengalokasikan anggaran untuk operasi PT Kalwedo. Bantuan itu masuk dalam dana abadi dengan total anggaran mencapai Rp10 miliar yang dialokasikan Kementerian Perhubungan didasarkan pada Permenhub Nomor PM 51 tahun 2012.

"Semua data dugaan korupsi lengkap kami sampaikan ke KPK, harapan kami bisas segera ditindaklanjuti," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya