Rabu 19 Februari 2020, 19:59 WIB

Mahfud MD: Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
 Mahfud MD: Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung

MI/PIUS ERLANGGA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

"Sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. Biar nanti Kejaksaan Agung mengolah dulu," ujar Menkopolhukam di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2).

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan transparan dalam mengangani peristiwa kekerasan yang menewaskan penduduk sipil di Papua itu. Mahfud menambahkan bahwa ia belum menerima dokumen dari Komnas HAM. Ia menduga dokumen rekomendasi Komnas HAM mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang diserahkan ke Kejagung bersifat rahasia.

"Kita kan tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Tetap akan dilakukan transparan dilanjutkan atau tidak tetap transparan dan saya tidak menerima itu (rekomendasi)," ucapnya.

Setelah rekomendasi itu diproses, imbuhnya, Kejagung akan menyerahkan ke Kemenkopolhukam untuk dilaporkan kepada presiden Joko Widodo. Rekomendasi tersebut, tegas Mahfud, akan diproses sesuai mekanisme yang tersedia dalam perlindungan HAM dan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada 3 Februari 2020, berdasarkan keputusan paripurna khusus Komnas HAM mengatakan bahwa  peristiwa Paniai 7- 8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat.  

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan di Paniai pada tanggal 7-8 Desember 2014 terjadi peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk sedangkan 21 (dua puluh satu) orang lain mengalami luka penganiayaan.

"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujarnya, beberapa hari lalu melalui siaran pers resmi Komnas HAM.

Baca juga: Pemerintah akan Tindaklanjuti Pelanggaran HAM Paniai 

Ia menjelaskan keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim Ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang bekerja berdasarkan Undang-Undang  No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. TIM bekerja selama 5 (lima) tahun, dari Tahun 2015 hingga 2020.

Ketua TIM ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai M. Choirul Anam mengatakan peristiwa Paniai tanggal 7 - 8 Desember 2014 memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan  adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.

"Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," terangnya.

Ia menambahkan bahwa tim telah melakukan kerja penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan para saksi sebanyak 26 orang, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai  dokumen, diskusi ahli dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa pada  tanggal 7 – 8 Desember 2014 tersebut. 

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan  bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. 

Tim penyelidik, imbuhnya, juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri. (A-2)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya