Rabu 19 Februari 2020, 19:58 WIB

RUU Ketahanan Keluarga, Kok Relasi Dalam Keluarga Diatur Negara?

RUU Ketahanan Keluarga, Kok Relasi Dalam Keluarga Diatur Negara?

MI/ Ramdani
Ilustrasi: Keluarga

 

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari menilai RUU Ketahanan Keluarga merupakan sebuah keanehan karena kewenangan negara sampai masuk ke ruang privat publik.

"Ruang itu jadi aneh kalau negara masuk. Negara bisa masuk dalam ruang yang merugikan publik, kalau negara masuk ke ruang privat itu kesalahan fatal dan tentu melanggar HAM," kata Feri Amsari disela audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu.

Banyak hal privat yang merupakan etika dalam masyarakat menjadi diatur dan bahkan dengan ancaman pidana kalau Ketahanan Keluarga itu disahkan menjadi undang-undang.

"Anak patuh kepada orang tua kan etika, tak perlu diundangkan, karena sudah hidup dan tertanam di masyarakat, tiba-tiba ketika ternyata ada perbedaan, langsung jadi pidana sanksi yang lain. Padahal Perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan," kata dia.

 

Baca juga: Jadi Kontroversi, DPR Janji Cermati RUU Ketahanan Keluarga

 

Contoh, selanjutnya kata dia, dalam  draf regulasi itu disebutkan perempuan harus di rumah, sementara setiap orang berhak menentukan sendiri kehidupan mereka, termasuk soal relasi antara suami dengan istri.

"Ada suami di rumah jaga keluarga, ada juga suami di rumah istri yang kerja. Ada yang sepakat keduanya bekerja. Nah hal itu tidak perlu masuk ruang negara," kata dia.

Seharusnya, menurut dia pemerintah tidak perlu hadir bahkan mengatur secara teknis etika berinteraksi sosial bahkan masalah privat keluarga, sebaiknya fokus saja menyelesaikan persoalan yang lebih besar, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari anggota DPR pada periode 2014-2019 dan masuk dalam Prolegnas 2020.


Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ini RUU itu baru akan disinkronisasikan dan semua pihak, harus bersama-sama mencermati dan fraksi-fraksi di DPR RI membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

"Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati," ujarnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...
Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya