Rabu 19 Februari 2020, 19:39 WIB

Polri Kaji Usulan Penghapusan Kewenangan Penyidikan Polsek

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Politik dan Hukum
Polri Kaji Usulan Penghapusan Kewenangan Penyidikan Polsek

Antara
Asep Adi Saputra

 

USULAN Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD yang meminta jajaran tingkat Polsek tidak perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan ini langsung ditanggapi Mabes Polri.

Rabu (19/2) Kepala Bagian penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, usulan yang dilayangkan langsung kepada Presiden Joko Widodo itu perlu dikaji lebih dalam. "Itu mungkin wacana yang perlu untuk didiskusikan," ujar Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Menurutnya, kehadiran polisi ditingkat polsek untuk melakukan penyidikan memang diperlukan mengingat wilayah Indonesia yang luas. "Wilayah Indonesia ini kan besar sekali. Jadi ada 34 polda dan 500 sekian polres dan polsek ada ribuan. Mengapa ada Polsek di tempat terpenci, memang diperlukan kehadiran Polri di situ. Nanti kita lihat diskusinya seperti apa," lanjutnya.

 

Baca juga: Usulan Polsek Tak Tangani Pidana Disambut Baik

 

Tak hanya itu, menurut Asep masing-masing tugas polisi telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan tingkatan Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan "Kalau dari Undang-undang Kepolisian, pada prinspinya kewenangan itu sampai di jajaran tigkat polsek," lanjutnya.

Ia menambahkan, anggota Polri setara Polsek pun memiliki surat keputusan sebagai penyidik atau penyidik pembantu. "Dia mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan. Jadi penyidik itu tidak sembarang, dia punya surat keputusan tentang kewenangan," tandasnya.

Namun Asep tidak menampik penyelidikan semacam ini tidak dilakukan di sejumlah negara, termasuk Jepang. " Dia (setara polsek di Jepang) hanya menangkap. Artinya koban yang setingkat Polsek itu yang hanya mengamankan orang, mengamankan barang bukti, mengamankan saksi, tapi yang memproses adalah Polres," ujar Asep. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya