Rabu 19 Februari 2020, 16:18 WIB

Pemerintah akan Tindaklanjuti Pelanggaran HAM Paniai

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Pemerintah akan Tindaklanjuti Pelanggaran HAM Paniai

MI/Pius Erlangga
Menko Polhukam Mahfud MD berpidato dalam diskusi panel "Law and Regulations Outlook 2020: The Future of Doing Bussiness in Indonesia".

 

PEMERINTAH berjanji akan menindaklanjuti keputusan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Komnas HAM terkait keputusan tersebut.

"Kalau sudah masuk nanti kita akan follow up. Artinya dipelajari, apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi. Nanti kita lihat," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/2).

Baca juga: Pelanggaran HAM di Paniai, Ujian bagi Jokowi

Dia pun menjamin proses pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat akan dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawal proses tersebut.

"Saya jamin kalau itu akan di-follow up dan itu terbuka saja. Tidak akan diam-diam begitu. Kalau ada kesulitan di mana masalahnya, nanti masyarakat juga harus tahu. Itu cara hidup bernegara yang demokratis," tutur Mahfud.

Sebelumnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Sebab, peristiwa itu memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis.

Dalam kasus tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka tembak serta tusuk. Komnas HAM juga menyatakan anggota TNI yang bertugas di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai pihak yang bertanggung jawab.(OL-11)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya