Rabu 19 Februari 2020, 16:10 WIB

Ahli Pemohon: Revisi UU KPK Langgar Azas Negara Hukum

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Ahli Pemohon: Revisi UU KPK Langgar Azas Negara Hukum

Antara
Saksi ahli dari pemohon Bivitri Susanti (kiri) dalam sidang uji formil UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

BIVITRI Susanti, ahli pemohon Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan bahwa dalam proses penyusunan revisi undang undang KPK ada kecacatan yaitu tidak melalui proses legislasi yang baik, sehingga melanggar azas negara hukum.

“Proses legislasi demokrasi negara hukum bagaimana proses legislasi tidak dijalankan dengan baik, sesungguhnya ini telah melanggar azas negara hukum,” ungkapnya, Rabu (19/2) di Gedung MK, Jakarta.

Bivitri menyebut proses legislasi UU KPK tersebut tidak kuorum. Menurut Bivitri, selama ini DPR membuat dua argumen terkait dengan kuorum pengambilan keputusan.

Pertama ada perbedaan antara kehadiran fisik, dan daftar hadir. Kedua bahwa fraksi merupakan pengambil keputusan dalam demokrasi Indonesia berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“DPR sayang sekali pihak terkait tidak hadir hari ini, mengenai kehadiran secara fisik yang harus disadari oleh para politisi adalah dalam prinsip demokrasi keterwakilan itu sendiri, yang maknanya tidak bisa disamakan dengan kerja profesional berdasarkan performance indicator, misalnya saya bilang ke kantor saya bekerja menyelesaikan makalah, untuk hari ini dan saya tidak ke kantor, saya tetap ada performance, tapi saya tidak hadir secara fisik,” terang Bivitri.

Baca juga: Yasonna Laoly tidak Salah Bilang Harun Masiku di Singapura

Menurutnya kerja profesional berbeda dengan anggota DPR, karena anggota DPR punya kuasa berbicara yang memerlukan kehadiran fisik mereka di ruang parlemen, untuk berbicara, bukan untuk menandatangani daftar hadir, Bivitri menilai sebagai wakil rakyat ada the power of speak yang sesungguhnya dimiliki anggota DPR yang harusnya dieksekusi dan menggambarkan kepekaan anggota DPR.

“Kehadiran dalam bentuk daftar hadir bukanlah tujuan dari kuasa bersuara, namun hanya alat administratif, pada akhirnya kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh Mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR,” pungkasnya.

Adapun rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di DPR 17 September 2019 lalu hanya disaksikan 102 orang legislator. Namun, pengesahan revisi Undang-undang KPK menjadi undang-undang tetap berlanjut.

Rapat yang digelar DPR dinilai memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi, bukan mereka yang hadir di ruang rapat paripurna.

Sebelumnya sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2015-2019 mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang. Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin serta beberapa nama lain, yaitu Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad. (Dmr/A-3)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya