Rabu 19 Februari 2020, 14:26 WIB

Jadi Kontroversi, DPR Janji Cermati RUU Ketahanan Keluarga

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Jadi Kontroversi, DPR Janji Cermati RUU Ketahanan Keluarga

MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco.

 

RANCANGAN Undang-Undang Ketahanan Keluarga menuai kontroversi. Beberapa hal yang menimbulkan kontroversi ialah pasal tentang pengaturan peran istri, kewajiban homo seksual dan keluarganya untuk melapor, hingga larangan aktivitas seksual Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (BDSM).

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco, mengatakan DPR tak ingin ada UU yang nantinya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Karena itu, ia mengatakan DPR akan mencermati setiap pasal dalam RUU tersebut dengan sangat hati-hati.

Baca juga: MPR Gelar Cerdas Cermat Berhadiah Motor Harley Davidson

"Tentunya RUU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati. Kita juga tidak ada ingin ada UU yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (19/2).

Ia juga mengajak semua pihak agar dapat mengawal dan mencermati isi dari RUU tersebut. Dengan begitu nantinya hasil pembahasan dapat diterima semua kalangan masyarakat.

"Karena ada beberapa kontroversi, kita akan sama-sama cermati dalam pembahasan dan sinkronisasi di Baleg DPR," ujar Dasco.

Saat ini, RUU Ketahanan Keluarga diketahui telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU Ketahanan Keluarga masuk sebagai prioritas yang akan dibahas bersama dengan 49 RUU lainnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya