Rabu 19 Februari 2020, 13:46 WIB

RUU Cipta Kerja Bermasalah, DPR Tak Yakin Pemerintah Salah Ketik

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Bermasalah, DPR Tak Yakin Pemerintah Salah Ketik

Antara/Risky Andrianto
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, berbincang dengan Menko Polhukam, Mahfud MD.

 

PEMERINTAH mengklaim ada kesalahan dalam pengetikan isi Pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut, pemerintah berpotensi mengubah Undang-Undang (UU) tanpa melalui proses di DPR RI.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, tidak yakin ada kesalahan dalam pengetikan draf RUU Cipta Kerja. Mengingat, substansi isi pasal tertera dengan jelas dalam bentuk kalimat, bukan kesalahan satu atau dua kata.

"Saya kira tidak salah ketik. Sebab kalau salah ketik itu, misalnya katanya ada menjadi tidak ada. Itu menjadi salah ketik. Atau harusnya bisa menjadi tidak bisa, itu salah ketik. Tetapi kalau dalam satu kalimat, apalagi itu ada dua ayat yang terkait, itu tidak salah ketik lah," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2).

Dia mengatakan kemungkinan perubahan pasal dalam RUU Cipta Kerja masih terbuka lebar. Dengan begitu, perubahan isi pasal itu masih dapat diproses dalam pembahasan.

Baca juga: Ini Poin RUU Cipta Kerja yang Dikritik Buruh

"Ya sangat bisa, bukan dihapus barangkali nanti kita ubah," pungkas Arsul.

Dia pun berterima kasih kepada masyarakat yang memperhatikan dengan detail dan memberi masukan pada draf RUU Cipta Kerja. Nantinya dalam pembahasan, berbagai masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan parlemen.

"Kami tentu berterima kasih bahwa para ahli hukum elemen masyarakat sipil. Sehingga, itu nanti menjadi bahan pembahasan di DPR," ujar Arsul.

Seperti diketahui, Pasal 170 yang memicu kontroversi berbunyi "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."(OL-11)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya