Selasa 18 Februari 2020, 17:15 WIB

Komnas HAM: Negara tak Adil Tangani Kasus Gereja di Karimun

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Komnas HAM: Negara tak Adil Tangani Kasus Gereja di Karimun

Dok Paroki Santo Joseph
Gereja Santo Joseph, Tanjung Balai, Karimun

 

KOMISONER Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyesalkan adanya pelaporan terhadap Romesko Purba ke polisi terkait dengan proses pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. ”Pelaporan ini sebagai bentuk kegagalan negara menjamin kebebasan beribadah berkeyakinan yang saat ini sedang diperjuangkan,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa, (18/2).

Hal tersebut dikatakannya menanggapi adanya pelaporan seorang panitia pembangunan gereja ke Kepolisian Resor Karimun. Romesko dilaporkan atas tuduhan menista agama dan ujaran kebencian berdasarkan surat panggilan polisi pada Jumat, 14 Februari. Dalam surat itu disebutkan, Romesko dipanggil dalam kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap umat Islam melalui Facebook.

 

Baca juga: Polemik Gereja St Joseph Karimun, Komisi III DPR Kirim Tim

 

Menurut Beka, pemanggilan tersebut merupakan sinyal bahwa negara tidak adil dalam memperlakukan seluruh warganya. ”Sehingga alih-alih melindungi hak konstitusional warga untuk beribadah dengan nyaman, negara malah tampak lemah sehingga membuka peluang kelompok intoleran mendapat ruang yang lebih untuk mendesakan agenda mereka,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan, ungkap Beka, pemerintah lokal dan kepolisian setempat terkesan menyetujui sikap intoleran masyarakat setempat dan bahkan menyulutnya. Saran bupati dan kapolres setempat yang menganjurkan dilakukannya relokasi justru seperti menjustifikasi masyarakat untuk menolak renovasi gereja. “Masyarakat seperti mendapatkan ‘peluru’ dari saran bupati tersebut,” jelasnya.

Padahal, tambah Beka, secara administratif pembangunan tersebut sudah mendapatkan izin. “Apalagi pembangunan gereja ini merupakan renovasi gereja yang sudab dibangun sejak 1928. Jadi tidak perlu adanya SKB 3 Menteri terkait pendirian rumah ibadah,” pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya