Selasa 18 Februari 2020, 08:20 WIB

Penguatan Birokrasi Dimulai dari Hulu

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Penguatan Birokrasi Dimulai dari Hulu

MI/MOHAMAD IRFAN
Pakar kebijakan publik, Eko Prasojo.

 

PENGUATAN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan kebutuhan mendesak agar pengawasan terhadap kinerja ASN di setiap lembaga dan seluruh daerah menjadi lebih ketat dan efektif.

Langkah itu merupakan keharusan bila ingin menciptakan ASN yang unggul dan berkinerja baik. Penguatan harus dilakukan mulai ke­siapan teknis hingga kewenangan. Selain itu, KASN harus didukung untuk mengembangkan sistem IT sehingga proses pelaporan bisa lebih cepat dan terpantau kelanjutannya.

“KASN harus dikuatkan. Jangan dibubarkan, justru harus diperkuat,” ujar pakar kebijakan publik Eko Prasojo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Eko mengatakan perbaikan sistem ASN harus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah generasi Y dan Z yang siap merambah dunia kerja. “Jangan sampai nantinya PNS dianggap sebagai pekerjaan kelas 2 dan talenta terbaik tidak mau bergabung. Jangan sampai justru mendapat pegawai yang tidak perform dan membebani negara,” katanya mengingatkan.

Dalam rapat tersebut, Komisi II mengundang tiga guru besar, yakni guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, guru besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Miftah Thoha, dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo.

Djohermansyah menambahkan, DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlu adanya perbaikan dan pengu-atan beberapa pasal pada UU tersebut. “Harus ada perbaikan karena banyak yang masih bolong-bolong,” tuturnya.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain soal kewenangan KASN, korpri, hingga pengaturan mengenai digitalisasi sistem pengelolaan ASN di seluruh daerah.

“Saat ini tidak ada payung hukum untuk pemda melakukan digitalisasi pemerintahannya, itu harus jadi perhatian agar terintegrasi,” usul Djohermansyah.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi UU ASN menjadi bagian dari rencana penguatan hulu birokrasi yang ingin dilakukan DPR. “Oleh karena itu, kami harus (kuatkan) di hulunya dulu. Desain (penguatan) seperti apa, peraturan perundangan apa yang diperlukan untuk menopang konsep besar ini,” jelas Doli. (Pro/P-3)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya